Pekerja Diminta tak Khawatir Kualitas Layanan Kesehatan
Tanggal: Monday, 13 February 2012
Topik: Narkoba


PRLM, 11 Februari 2012

JAKARTA - Direktur Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Joko Sungkono menyatakan, pemerintah akan mengkaji kualitas layanan yang didapat pekerja tidak menurun. Oleh karena itu, para pekerja diminta tidak khawatir perbedaan kualitas layanan kesehatan pada program jaminan sosial.

"Pemerintah sudah memutuskan untuk membentuk suatu tim untuk mempersiapkan peraturan perundangan dan kajian peleburan progran jaminan kesehatan ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," ungkap Joko di Jakarta, Sabtu (11/2).

Hal itu terkait dengan adanya perubahan di mana PT Askes (Persero) mulai 1 Januari 2014 akan menjadi cikal bakal BPJS Kesehatan sebagaimana yang dimanatkan UU No.24/2011 tentang BPJS.

Kalangan pekerja mengkhawatirkan kualitas JPK yang mereka dapatkan saat ini, seperti layanan hemodialisa (cuci darah), operasi jantung, pengobatan kanker dan HIV/AIDS, tidak akan didapatkan jika dilayani oleh BPJS Kesehatan.

Pekerja juga khawatir, saat ini mereka membayar rata-rata Rp 19.000 per orang untuk layanan JPK. Sementara jika mengacu pada Jamkesmas dan Jamkesda yang hanya senilai Rp 7.000 per orang maka mereka khawatir akan mendapatkan layanan dasar saja.

Joko yakin, pemerintah tidak akan mengurangi kualitas layanan jaminan kesehatan bagi pekerja yang membayar program jaminan tersebut, dibandingkan mereka (penduduk miskin dan tak mampu) yang mendapat bantuan dari APBN pemerintah.

Bagaimana pengaturannya, Joko menyerahkan kepada tim pengkajian yang diketuai oleh Wakil Menkes untuk menyusun detil dan mekanismenya. Dia mengingatkan bahwa program jaminan sosial, sesuai dengan prinsipnya, berlaku bagi semua dengan kualitas layanan yang sama.

Joko yang juga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjelaskan bahwa Wakil Menteri Kesehatan ditunjuk sebagai ketua persiapan dan pengkajian peraturan pemerintah dan Kepres terkait peleburan program jaminan sosial kesehatan ke BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan akan melaksanakan program layanan kesehatan yang selama ini diberikan kepada pegawai negeri sipil, TNI dan Polri dan mengambil alih program Jamkesmas (Kemenkes) dan Jamkesda (Pemda), serta JPK (PT Jamsostek).

Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditunjuk sebagai ketua persiapan dan pengkajian peraturan pemerintah dan Kepres terkait peleburan program jaminan sosial tenaga kerja. PT Jamsostek ditunjuk sebagai cikal bakal BPJS Ketenagakerjaan yang melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi program Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Program Jaminan Pensiun adalah program baru yang diamanatkan oleh UU BPJS. PT Asabri dan PT Taspen direncanakan pada tahun 2029 akan dilebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan peleburan program dan badan penyelenggaran jaminan sosial itu dibutuhkan 20 peraturan pemerintah dan 7 keputusan presiden. (A-78/A-107)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5969