LAPSUS: Menyibak Kehidupan GIGOLO Di Sudut Kota Solo
Tanggal: Monday, 13 February 2012
Topik: Narkoba


Solo Pos, 12 Februari 2012

Pria setengah baya itu sedang bercengkerama dengan beberapa laki-laki muda. Ada yang tertawa-tawa. Namun tawa mereka terhenti saat salah satu dari empat handphone yang diletakkan berjejer di lantai berkarpet berbunyi. Dwi, sebut saja demikian, langsung meraih HP. Rupanya ada pelanggan yang memintanya mengirim kucingnya di depan Terminal Tirtonadi untuk dibawa kencan ke sebuah hotel. Ada oleh-oleh dua buah semangka segar untuk sang kucing, begitu SMS susulan yang diterima Iman.

Ya, sebutannya memang kucing. Namun kucing yang diminta dalam SMS tersebut bukan hewan yang doyan ikan asin atau minum susu segar. Kucing itu sebutan bagi para pria pekerja seks yang melayani tamu khusus laki-laki.

“Siapa yang mau kukirim. Ayo ta siapa yang doyan semangka,” tawar sang germo, Dwi, yang disambut gelak tawa riuh tiga kucingnya, Selasa (7/12/2012) siang itu.

“Ah kalau diana sedang nepsong suruh sindang. Biar akika tahu kayak apa? Cuco ya. Ih mayang sari,” ujar salah satu lelaki muda. Kalimat itu memiliki arti “Kalau dia sedang nafsu disuruh ke sini saja. Cakep ya. Mau sekali”.

“Tinta. Akika tahu itu pasti candaan. Pasti ini akika lagi dikerjain ( Tidak. Aku tahu itu pasti candaan. Aku pasti sedang dikerjain-red) sahut kucing yang lain. Sang germo pun tertawa terbahak. Siang perlahan pergi saat satu per satu lelaki pekerja seks di bawah naungan Iman berdatangan. Satu kucing tampaknya berhasil menarik perhatian komunitas itu karena usianya yang relatif muda–baru semester dua di sebuah perguruan tinggi di Kota Bengawan. Bisik-bisik segera terdengar.

Dwi menjamin rumahnya yang selama ini dikenal publik sebagai panti pijat tidak akan mampu menampung ke-30 orang kucingnya apabila mereka datang bersamaan. Oleh sebab itulah dia harus pintar-pintar mengatur jadwal kucing-kucingnya dalam bekerja.

“Seperti SMS yang saya terima ini. Kalau ada tamu yang mau main-main kan ya tidak harus di sini. Bisa di hotel atau di mana saja. Yang penting semua jalan,” jelas Dwi. Bukan hanya mengatur jadwal dalam satu kota, Iman mengaku kadang penjadwalan itu bisa menembus batas kota atau bahkan provinsi. Bahkan untuk kucing yang sudah profesional menurut Iman bisa mengatur jadwalnya sendiri.

Leo, sebut saja begitu, adalah salah satu kucing yang pernah sukses menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Setelah belasan tahun bekerja sebagai kucing bagi Leo melanglang buana di hampir semua kota-kota besar di Indonesia adalah pekerjaan sehari-hari.

“Agar pelanggan tidak bosan, kami biasa berpindah-pindah tempat. Memang sekarang ini saya sudah istirahat. Jadi Solo saja sudah cukup. Tapi kalau dulu saya bisa ke mana-mana mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan masih banyak lagi yang lain. Istilahnya sudah kenyang rolling-an lah,” cerita Leo.

Saat Leo memutuskan istirahat, Dwi sang germo justru makin melebarkan sayap. Terbukti dari hanya satu nomor telepon, kini pengusaha persewaan kebaya itu mampu mengandalkan lebih dari enam nomor telepon untuk menjaring pelanggannya. Ya, setelah berpuluh tahun menggeluti bisnis panti pijat plus, Dwi menghitung berpromosi melalui media massa atau selebaran kini sudah tidak perlu lagi. Sebab menurutnya mereka yang beriklan melalui media massa termasuk wajah-wajah baru. Toh tanpa beriklan, tegasnya yakin, jumlah pelanggan di panti pijatnya sudah mencapai ratusan orang mulai dari yang sekelas sopir, penarik becak hingga pejabat.

Bukan hanya mengandalkan nama besar, Dwi mengaku paket ekonomis yang menjadi andalan panti pijatnya juga membuat kucing-kucing dagangannya makin laris. Sebab hanya dengan Rp 20.000, pelanggan bisa mendapatkan pelayanan satu orang kucing plus satu kamar gratis selama satu jam. “Murah kan? Itulah sebabnya panti pijat di sini laris manis,” jelasnya. Iman mengaku, rata-rata keuntungan bersih yang didapat dari menyewakan kamar mencapai Rp 150.000/hari. Itu belum dari pendapatan lain-lain.

Tak takutkah Dwi apabila suatu saat ada aparat penegak hukum yang menggerebek panti pijatnya? “Tentu tidak lah. Kan dari depan rumah sampai ruang tengah sudah saya pasang banyak kebaya untuk disewakan. Kalau masih curiga silahkan tanya tetangga sekitar sini. Tahunya mereka saya ini tukang pijat profesional. Bahkan karena dianggap orang pintar, banyak yang datang ke sini untuk cari peruntungan,” lanjutnya sambil tersenyum lebar.

Ancaman HIV/AIDS

Bicara mengenai PPS memang tidak ada habisnya. Ya, meski bagi masyarakat awam keberadaan para kucing ini luput dari pendengaran namun tidak bagi LSM Gessang, sebuah LSM yang concern terhadap keberadaan para kucing maupun gigolo di Soloraya. Bahkan saat ini LSM Gessang mengklaim ada 190 orang PPS yang masih aktif bekerja di Soloraya. Jumlah yang tak sedikit memang. Walau jumlah tersebut bisa berubah-ubah, namun menurut Koordinator Gessang, M Slamet penambahan atau pengurangannya tidak akan begitu signifikan.

“Penambahan ataupun pengurangan itu karena PPS biasa berpindah-pindah. Jadi apabila ada perubahan dalam jumlah, saya kira tidak akan berpengaruh signifikan,” ujar Slamet. Lain halnya dengan wanita pekerja seksual (WPS), Slamet menilai keberadaan PPS justru tidak mendapat perhatian yang selayaknya dari pemerintah kota (Pemkot). Persoalannya bukan hanya pada anggaran yang minim namun juga pada upaya penanggulangan. Padahal bagi Gessang, dibanding WPS keberadaan PPS jauh lebih rentan terkena maupun menyebarkan virus HIV/AIDS. Diibaratkannya, PPS adalah irisan dari tiga lingkaran. Mereka bisa menularkan HIV AIS ke sesamanya, pelanggan laki-laki, pelanggan perempuan hingga istri di rumah.

“PPS bisa menularkan HIV AIDS ke sesamanya karena batas antara pekerja maupun pelanggan sangat cair. Suatu saat dia bisa sebagai kucing namun di saat lain dia bisa jadi pelanggan. Yang namanya kucing, dia bisa jajan laki-laki sementara yang gigolo setelah punya uang dia bisa datang ke lokalisasi,” tandasnya.

Hal senada disampaikan konsultan Komisi Penanggulangan AIDS Solo yang juga pengajar sosiologi UNS, Argyo Demantoto. “Mencari dan mengawasi WPS jauh lebih mudah dibandingkan PPS. Masyarakat bisa melihat kan, banyak lokalisasi untuk WPS sementara untuk PPS tidak ada. Mereka justru tersebar di berbagai titik sehingga baik pemerintah maupun LSM kesulitan ketika hendak memantau,” tandasnya.

Argyo menambahkan, berdasarkan survei KPA, faktor yang paling mempengaruhi seorang hingga bersedia menggeluti profesi sebagai PPS adalah faktor ekonomi. Yang memprihatinkan, imbuh Argyo, penghargaan untuk pekerjaan mereka sangatlah kecil yakni antara Rp 50.000 hingga Rp 200.000 untuk satu kali layanan.

“Tidak menentunya kondisi ekonomi sekarang ini menjadi menjadi salah satu faktor penting mengapa seseorang bisa terjerumus sebagai PPS. Bayangkan apa yang bisa dilakukan laki-laki saat anaknya menangis lapar atau minta uang sekolah? Ya terpaksa menjual diri itulah jawabannya. Bisa dimaklumi karena hanya dengan cara itulah laki-laki dalam komunitas ini bisa mendapatkan uang secara cepat dan mudah.”

Masih terkait fenomena penyebaran HIV/AIDS di Kota Bengawan, apa yang dikhawatirkan Slamet maupun Argyo memang tak berlebihan. Sebab walau jumlah PPS relatif banyak namun keberadaan mereka hingga saat ini masih luput dari pendataan Pemkot khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Faktanya untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Dinsosnaker hanya mendata mereka yang berjenis kelamin perempuan alias WPS.

Namun luputnya pendataan PPS ini menurut Kepala Dinsosnakertrans, Singgih Yudoko tak bisa dikategorikan sebagai sebuah kelalaian melainkan ada dasarnya. Dia menjelaskan berdasarkan UU 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang termasuk PMKS hanyalah WPS. Sebaliknya PPS tidak termasuk di dalamnya. Saat ditanya mengenai PPS, orang nomor satu di Dinsosnakertrans itu malah balik bertanya tentang komunitas tersebut. “Apa memang di Solo ada,” ujarnya.

Konsekuensi dari tidak masukkan PPS dalam kategori PMKS, diakui Singgih, secara otomatis mereka tidak masuk dalam pendataan. Imbasnya memang tidak ada kebijakan untuk mereka terutama dalam hal pengentasan.

Keheranan serupa juga dilontarkan Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Abdul Ghofar. “Sepertinya salah alamat kalau masalah seperti ini ditanyakan kepada saya. Apa memang di Solo, maaf, gigolo itu ada,” kata Ghofar.

Politisi dari PKS ini menambahkan, apabila fenomena gigolo memang ada, bahkan banyak maka hal tersebut akan ditanyakannya kepada Dinsosnakertrans. “Nanti akan saya pelajari dan saya tanyakan kepada Dinsos. Terus terang sekarang ini saya benar-benar belum menguasai masalah itu,” tuturnya.

Lontaran berbeda disampaikan anggota Komisi IV, Umar Hasyim. Dia menilai masalah PPS tidak bisa lagi dianggap masalah enteng. Sehingga dia mendesak Dinsosnakertrans segera melakukan pendataan komunitas tersebut.

Sumber: http://www.solopos.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5971