SK Menkes Tentang RS Rujukan ODHA Dinilai Bentuk Diskriminasi
Tanggal: Monday, 13 February 2012
Topik: Narkoba


Harian Analisa, 13 Februari 2012

Medan - Ketua Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia (PDPAI) Sumut, Dr dr Umar Zein DTM& SpPD KPTI menilai, SK Menkes No. 782/Menkes/SK/IV/2011 tentang rumah sakit rujukan perawatan penderita HIV dan AIDS salah satu bentuk diskriminasi pelayanan kesehatan bagi Odha. Soalnya, yang mematikan bukan HIVnya, tapi infeksi opurtunistik. Infeksi itu, setiap rumah sakit bisa mengobatinya. "Misalnya, infeksi oportunisik terbanyak penyakit TB. Penyakit ini, jangankan rumah sakit, Puskesmas saja sudah mampu mengobatinya. Jadi, kenapa perawatan Odha harus dirujuk. Malah SK ini, bisa dijadikan alasan bagi rumah sakit swasta untuk menolak merawat Odha. Ini satu bentuk diskriminasi pemerintah," sebut Umar kepada wartawan belum lama ini.

Umar sangat menyayangkan munculnya SK tersebut. Dia berharap, Menkes segera mencabutnya. "Begitupun, kita harapkan SK itu tidak kita laksanakan di Sumatera Utara. Kita sudah lama mengumandangkan agar seluruh rumah sakit bisa merawat Odha," ucap Umar Zein.

Lebih tegas dikatakan Medan Plus, selaku salah satu lembaga pendamping Orang Dengan HIV Aids (Odha) menolak SK Menteri Kesehatan nomor 782 tahun 2011 tentang rumah sakit rujukan ODHA. Soalnya, SK tersebut bisa dijadikan alasan bagi rumah sakit swasta untuk menolak merawat Odha.

Harusnya Menkes mengeluarkan SK yang menegaskan seluruh rumah sakit tidak boleh menolak merawat Odha, sehingga tidak terjadi diskriminasi.

Masih enggan

Menurut Eban, rumah sakit masih enggan menerima pasien Odha. Hal ini tidak menjadi perhatian pemerintah dengan disiapkan segala fasilitas peralatan dan petugas medis. "Mungkin pelatihan sudah, tapi kemauan kepala daerah belum siap menindaklanjuti SK Menkes itu dengan mempersiapkan segala fasilitas," katanya.

Disebutkannya, saat ini rumah sakit yang menerima pasien ODHA hanya RSUP H Adam Malik dan RSUD dr Pirngadi, Medan. Sedangkan rumah sakit swasta justeru menjadikan SK Menkes itu sebagai alat untuk menolak merawat pasien HIV. Akibatnya, RSUP H Adam Malik dan RSUD dr Pirngadi Medan sering kewalahan menangani pasien HIV.

"Kadang, kalau masuk ke rumah sakit swasta, mereka masih enggan menerima dengan alasan fasilitas tidak ada. Harusnya, SK Menkes lebih ditegaskan bahwa rumah sakit harus mampu menangani pasien HIV," sebutnya.

Berdasarkan data yang ada di Medan Plus tambah Eban, ada sekitar 2.557 Odha yang didampingi Medan Plus sejak tahun 2003. Dari jumlah itu, memang rata-rata dirujuk ke RSUP H Adam Malik dan RSUD dr Pirngadi, Medan.

Selama mendampingi Odha menurut Eban, pelayanan di rumah sakit belum optimal. Masih banyak ditemui petugas yang tidak paham bagaimana menangani pasien HIV/AIDS. Selain itu, masih sering didapati petugas yang salah mendiagnosa.

"Masih ada yang kurang mampu mendeteksi, sehingga pengobatan sering tidak maksimal. Selain itu, dokter yang menangani HIV memang sangat kurang. Ujung-ujungnya, dokter yang kita rekomendasikan itu-itu saja. Harusnya pemerintah memberikan perhatian kepada Perhimpunan Dokter Peduli Aids Indonesua, supaya makin banyak dokter yang diarahkan untuk menangani pasien HIV," terangnya. (nai)

Sumber: http://www.analisadaily.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5976