Kesehatan dan Produktivitas Bangsa
Tanggal: Monday, 20 February 2012
Topik: Narkoba


Suara Karya, 20 Februari 2012

Kesehatan sangat erat kaitannya dengan produktivitas bangsa. Salah satu faktor penentu kesehatan adalah gizi. Dalam bukunya berjudul Fortifikasi: Program Gizi Masa Depan?, Prof Soekirman, Ketua Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) menggarisbawahi pernyataan Bank Dunia (2006). Pada waktu para pakar ekonomi terkenal dunia yang sedang berkonferensi di Copenhagen tahun 2004 ditanya oleh peserta, dari dana 50 miliar dolar AS yang disediakan untuk investasi pembangunan negara-negara berkembang, prioritas alokasi sebaiknya diberikan pada program apa?

Mereka menjawab, prioritas pertama pada program penanggulangan HIV/AIDS. Dan, yang kedua, pada program gizi untuk menanggulangi masalah kekurangan vitamin dan mineral atau kekurangan gizi mikro.

Uniknya, tiga di antara para pakar ekonomi di atas adalah pemenang nobel. Masalahnya, selama ini kita jarang sekali mendengar pakar ekonomi berbicara tentang masalah gizi, apalagi menjadikan masalah gizi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Bagi banyak orang, masalah gizi dianggap sebagai masalah kesehatan semata, dan bukan masalah ekonomi ataupun masalah pembangunan.

Banyak perencana dan pengambil kebijakan pembangunan, kurang menghargai pentingnya investasi di bidang gizi untuk pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Mereka baru ramai-ramai bicara soal gizi ketika sedang terjadi bencana kelaparan dan munculnya banyak balita yang gizi buruk akibat kurang energi (kalori) dan protein yang dikenal dengan Kurang Energi Protein (KEP). Sehingga menurut Prof Soekirman, perlu adanya transformasi "bahasa gizi" ke dalam "bahasa ekonomi".

Secara ekonomis, membiarkan anggota keluarga atau masyarakat mempunyai masalah gizi berarti membiarkan potensi keluarga, masyarakat atau bahkan bangsa hilang begitu saja. Potensi itu dapat berupa pendapatan keluarga yang tidak dapat diwujudkan oleh karena anggota keluarga yang produktivitasnya rendah akibat kekurangan gizi waktu balita. Bagi suatu negara, potensi yang hilang itu dapat berupa pendapatan nasional atau PDB (Pendapatan Domestik Bruto) atau PDB. Menurut penelitian, PDB yang hilang akibat kekurangan energi protein, kurang zat besi dan kurang yodium pada anak dan dewasa di Pakistan dan Bangladesh berkisar 2-5% dari PDB.

Keluarga dan masyarakat yang menyandang masalah gizi, maka bangsa ini akan kehilangan potensi SDM yang berkualitas. Masalah yang akan dihadapi, antara lain banyak anak tidak maju dalam pendidikan di sekolah, karena kecerdasannya berkurang. Banyak anggota masyarakat dewasa yang produktivitasnya rendah, karena pendidikan dan kecerdasannya kurang atau kemampuan kerja fisiknya juga kurang, keluarga dan pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi, karena banyak warganya yang mudah jatuh sakit karena kurang gizi; serta meningkatnya angka kematian pada usia produktif sehingga merupakan penggerogotan SDM.

Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa membangun masyarakat tidak cukup dengan membangun jalan, jembatan, gedung, pabrik, perkebunan dan prasarana ekonomi lainnya. Investasi di bidang prasarana ekonomi tidak akan dinikmati rakyat banyak tanpa disertai investasi yang sepadan untuk pembangunan sosial terutama di bidang pangan, gizi, kesehatan dan pendidikan.

Terlepas dari kontroversi angka kemiskinan yang hingga kini belum usai, yang jelas kemiskinan ini hanya bisa diatasi manakala setiap individu yang masuk dalam kategori produktif, mempunyai akses ke dunia kerja. Dengan kata lain, mampu bekerja. Terungkap bahwa struktur pendidikan angkatan kerja kita sangatlah rendah. Yakni, lebih dari 63,2% angkatan kerja kita berlatar belakang pendidikan dasar, bukan pendidikan tinggi. Yang justru tertampung di dunia kerja adalah mereka yang hanya berlatar belakang pendidikan hingga tamat SD, atau tidak sekolah sama sekali.

Berbicara kaitan gizi dan ekonomi, peraih hadiah Nobel Ekonomi, Armatya Sen, mengatakan, terjadinya gizi buruk dan kelaparan bukan semata-mata terkait kurangnya bahan pangan di suatu negara, tapi juga akibat akses pangan yang rendah serta lemahnya daya beli masyarakat. Artinya, ketersediaan pangan secara nasional tidak cukup untuk menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga.

Oleh karena itu, seperti temuan Sen, tidak ada jaminan bahwa masalah kurang pangan otomatis terhindari walau makanan berlimpah. Sebab, masalah kelaparan terkait dengan soal apakah harganya terjangkau atau barang terkait bisa diperoleh karena distribusinya yang baik. Sen, dalam bukunya Inequality Reexamined (1992) menandaskan tentang pentingnya akses dan aspek kebebasan. Sen memberi contoh, seorang yang berpuasa mungkin memiliki kemiripan dalam hal jumlah makanan dan gizi dibandingkan dengan mereka yang miskin dan terpaksa lapar. Namun, mereka yang berpuasa dan tidak miskin memiliki kapabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang miskin (yang pertama dapat memilih untuk makan enak, sedangkan yang kedua tidak).

Itu sebabnya, kemiskinan harus dipandang dalam konsep ini. Orang miskin itu menjadi miskin karena ruang kapabilitas mereka kecil, bukan karena mereka tidak memiliki barang. Dengan kata lain, orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu. Implikasinya, kesejahteraan tercipta bukan karena barang yang kita miliki, tetapi karena akses yang memungkinkan kita memiliki barang tersebut.

Bisa dibayangkan, jika untuk makan saja sulit, apalagi menyediakan kebutuhan kadar gizi yang baik bagi anak-anak? Persoalan keterbelakangan kualitas gizi menghantui banyak keluarga. Masyarakat miskin makin jauh dari kehidupan yang standar. Dengan demikian, akses kesehatan pun menjadi hal yang langka. ***

Sumber: http://www.suarakarya-online.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6034