Penerapan Sangsi Pelanggar Belum Berjalan
Tanggal: Tuesday, 21 February 2012
Topik: Narkoba


Surabaya Post, 21 Februari 2012

KEDIRI – Peraturan daerah (Perda) tentang HIV/AIDS Pemkab Kediri yang ditetapkan sejak 2010 namun macet, karena hingga kini diberlakukan, dipertanyakan DPRD. Jika Perda diberlakukan secara efektif, diharapkan dapat meredam diskriminasi terhadap ODHA maupun penularan HIV/AIDS. Termasuk persoalan lainnya yang tertuang di dalamnya, misalnya penggunaan kondom bagi pria hidung yang berkencan dengan PSK.

Kalau Perda tidak segera diberlakkukan, dikhawatirkan tingkat penularan HIV/AIDS di Kabupaten Kediri semakin meningkat. Saat ini saja, Kabupaten Kediri menduduki peringkat ketujuh daerah tertinggi penularan HIV/AIDS di Jawa Timur. Sejak ditemukan kali pertama pada 1996 hingga kini sudah tercatat sebanyak 302 orang terinfeksi HIV/AIDS dan 103 orang di antaranya meninggal dunia.

Perda HIV/AIDS itu merupakan inisiatif dewan yang dibahas bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri, mengacu Perda serupa, baik di tingkat Provinsi Jatim maupun daerah lain, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Perda itu mengatur sanksi bagi warga maupun tenaga medis yang terbukti mendiskriminasi terhadap ODHA, misalnya menyebarkan identitas di luar kepentingan medis maupun menolak memberikan pengobatan.

Perda juga mengatur sanksi bagi ODHA yang sengaja menularkan HIV/AIDS pada orang lain. Ditengarai, ada sejumlah PSK yang dinyatakan positif terinfeksi HIV namun tetap beroperasi dan melayani pelanggan. Hubungan seks ini dinilai beresiko tinggi menularkan HIV/AIDS. Jika ini terbukti Perda dapat menjeratnya dengan ancaman sanksi penjara selama enam bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

Karena Perda belum diberlakukan meski sudah stahun lebih ditetapkan, maka Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Kediri, Nurwakhid, telah memanggil Kepala Dinkes, menanyakan masalah Perda tersebut. Sepertinya, Perda tersebut hingga kini tak kunjung diberlakukan. “Kami tidak ingin Perda yang penyusunannya melibatkan banyak pihak, akhirnya sia – sia,” kata Nurwakhid, Senin (20/2).

Ditambahkannya, jika ada kekuarangan atau ada yang perlu dibenahi, Dinkes hendaknya segera mengajukan revisi. Diharapakan, Dinkes proaktif sehingga Perda bisa segera diberlakukan dan diharapkan dapat mencegah penularan HIV/AIDS. Karena, virus mematikan itu tidak hanya menjangkit pada PSK atau pria hidung belang tapi sudah merambah ke ibu rumah tangga dan anak-anak.

Plt Kabag Humas Pemkab Kediri, Edhi Purwanto yang dikonfirmasi mengatakan, Perda HIV/AIDS sudah diajukan ke Pemprov Jatim untuk disetujui gubernur. Namun persetujuan itu hingga kini belum turun dan belum diketahui penyebabnya. Berdasarkan koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov, Perda itu dalam waktu dekat dapat diundangkan. “Kami tinggal menunggu persetujuan gubernur dan mudah-mudahan bulan depan dapat diundangkan,” katanya.

Seperti pernah diberitakan Surabaya Post, November 2010, saat penggodokan Raperda salah satu pasalnya sempat menjadi persoalan. Dalam draf Raperda, khususnya di BAB XI Ketentuan Pidana, Pasal 17 menyebutkan, “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, Pasal 9 ayat (3), (4), (5), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5 juta.

Bab tersebut mengatur atau mewajibkan PSK, baik di lokalisasi maupun di hotel-hotel serta pria hidung belang, menggunakan kondom. Sanki pidana, hukuman dan denda yang sempat diiklankan itu mengejutkan mengejutkan Koordinator LSM Suar Kediri, Sanusi. Menurut pria yang banyak menangani masalah penularan HIV/AIDS ini, mestinya bukan masalah sanki yang dikedepankan tapi bagiamana menyadarkan mereka. Karena, semua orang berpotensi menularkan atau ditulari.

Kalau sanksi di kedepankan, dia khawatir akan menimbulkan pobi atau ketakutan yang berlebihan. Kalau sanksi itu ringan, kecenderungannya orang akan melanggar namun kalau sanksinya berat, akan menimbulkan ketakutan luar biasa. Mestinya, sanksi itu justru merupakan aitem terakhir dan merupakan efek dari jika Perda itu berjalan lancar. Karena itu, dia sempat mengusulkan agar Raperda ini diubah dan disempurnakan lagi.

Jika Raperda nantinya disyahkan menjadi Perda, diharapkan menjadi payung hukum untuk penerapan sanksinya. Perda ini diharpakan tidak sekadar sosialisasi masalah HIV/AIDS dan setelah itu selesai. Namun diharapkan dapat membuat kesadaran bagi kelompok rawan yang mempunyai resiko tinggi penularan HIV/AIDS.

Kepala Dinkes Kabupaten Kediri, Adi Laksono, Perda itu nantinya akan mengatur secara khusus penggunaan kondom bagi PSK dan pengunjung lokalisasi yang berkencan dengan PSK. Perda itu merupakan inisiatif Dewan dan Dinkes yang menindaklanjuti. Saat itu Dinkes sangat mendukung, karena untuk kebaikan di masyarakat. Apakah Perda itu efektif, Adi juga tidak tahu. Apalagi Perda tersebut juga akan diikuti Peraturan Bupati (Perbub).

Karena Perda itu mewajibkan, PSK dan hidung belang yang tidak mengenakan kondom saat berhubungan, akan terkena sanksi. Tentang siapa yang bakal mengawasi, Adi juga belum tahu. Namun dalam Perda nanti, tentunya akan muncul, orang atau instansi yang mengawasi. “Mungkin Satpol PP atai instansi pengamanan lainnya,” jelas dia.

Dengan Perda nanti, harap Adi, dapat membantu menekan tingkat penularan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Kediri . Karena masalah ini penanganannya sangat sulit, kompleks dan banyak kendala. Berdasarkan riset Dinkes, penularan virus tersebut banyak disumbang oleh PSK dan pria hidung belang sebagai kelompok risiko tinggi.gim

Sumber: http://www.surabayapost.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6047