TNI dan Polri Selalu Siap di Wilayah Perbatasan
Tanggal: Thursday, 23 February 2012
Topik: Narkoba


INILAH.COM, 22 Februari 2012

Atambua - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) selalu siap di wilayah perbatasan guna menjaga keamanan dan ketertiban negara, karena itu merupakan hal yang sangat penting.

Danrem 161 Wirasakti Kol.(inf). Edison Napitupulu mengatakan itu dalam kunjungannya bersama rombongan Kapolda NTT, Selasa (19/2).

Danrem Napitupulu mengatakan, sejauh ini situasi di wilayah perbatasan masih kondusif dan tidak ada satu masalah pun.

“Saya melihat situasi di batas sangat bagus dan tidak ada masalah,” kata Napitupulu.

Ia menjelaskan, selama ini pihak TNI khususnya pasukan satgas pamtas bersama pihak Polri dalam hal ini Polres Belu yang bertugas di wilayah perbatasan telah melakukan kerjasama untuk mencegah berbagai jenis penyelundupan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, ia menambahkan bahwa, tupoksi TNI di wilayah perbatasan sudah sangat jelas dan tidak mengambil tugas alih fungsi dari pihak Polri.

“TNI itu tugasnya sudah pasti menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara di wilayah batas,” ucapnya.

Terhadap beberapa kasus penyelundupan di perbatasan, pihak TNI khususnya pasukan satgas pamtas RI-RDTL beberapa pekan lalu telah menggagalkan upaya penyelundupan hasil curanmor dan (bahan bakar minyak (BBM) yang akan dimasukan ke negara tetangga.

Setelah menggagalkan upaya tersebut dan menahan barang selundupan pihak TNI kemudian langsung menyerahkan ke pihak polisi yang mempunyai kewenangan penuh.

Ketika disinggung terkait kesiapan aparat keamanan di perbatasan menjelang pesta demokrasi pemilihan presiden di Timor Leste dirinya mengatakan pihak TNI dan pihak Polri sudah siap diwilayah perbatasan untuk mencegah dampak yang terjadi agar tidak merembet ke wilayah Indonesia.

“Pihak kita bersama Polri sudah siap untuk mengamankan perbatasan untuk menhindari terjadi hal yang tidak kita inginkan dari sebelah,” jelas Napitupulu.

Hal yang senada juga dikatakan Kapolda NTT Brigjen Pol Ricky Sihotang bahwa, selama ini Polri melihat situasi di wilayah perbatasan masih kondusif.

Untuk itu selama ini pihaknya bersama pihak TNI telah membangun jalinan kerjasama yang baik. Selain itu pihaknya juga telah berkoordinasi dengan TNI dalam menjalin Kamtibmas bersama di wilayah perbatasan karena itu merupakan bagian yang mempunyai peran penting.

“Kita bersama pihak TNI selalu bersinergi untuk menciptakan suasana tenang dan aman di perbatasan, sebab keamanan dan ketertiban sangat penting,“ tegas Sihotang.

Wakil Gubernur NTT Esthon L Foenay saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kawasan Perbatasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) terkait di ruang kerjanya beberapa waktu lalu mengakui, ada sejumlah permasalahan krusial yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi NTT dengan Republic Demokratic Timor Leste (RDTL) dan Australia antara lain hubungan antar manusia yang belum kondusif, perdagangan langsung dari Surabaya ke Dili yang mengakibatkan kurang berfungsinya pasar tradisional, rendahnya investasi transportasi, fenomena kegiatan perdasangan ilegal, terbatasanya infrastruktur ekonomi dan kurangnya pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Wagub, selain akar masalah kemiskinan dan pengangguran, masih ada masalah lain yang ikut mempengaruhi suasana di wilayah perbatasan yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia, adanya kesenjangan ekonomi, sarana prasarana perbatasan masih terbatas.

”Saya minta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbatasan tidak saja disosialisasikan melalui media massa tetapi perlu melalui tokoh-tokoh agama yakni mimbar gereja, mesjid dan pura. Sosialisasi dengan baik agar masyarakat bisa mengetahuinya dengan baik,” pinta Wagub.

Kawasan perbatasan, lanjut Wagub, merupakan kawasan yang strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); karena itu diperlukan pengelolaan dan pengaturan secara khusus.

”Mari kita koordinasi lebih terbuka sehingga bisa bisa mengatasi berbagai masalah yang terjadi wilayah perbatasan. Kita kan tidak ada kepentingan individual. Yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tandas Wagub dan menambahkan, ”Ada empat (4) masalah sosial yang amat serius dan perlu penanganan secara lebih baik yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Narkoba, minuman keras (miras), HIV dan AIDS.” [mor]

Sumber: http://sindikasi.inilah.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6067