Menimbang Penutupan Payosigadung
Tanggal: Wednesday, 29 February 2012
Topik: Narkoba


Jambi Independent, 29 Februari 2012

Payosigadung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pucuk adalah lokalisasi prostitusi yang cukup besar di Jambi, bahkan di Sumatera. Lokalisasi ini terletak di RT 05 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru. Menurut data yang dilansir Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi, tahun 2009 jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Kota Jambi mencapai 391 orang, tahun 2010 bertambah menjadi 496 orang. Tahun 2011 kemarin, angkanya melonjak menjadi kurang lebih 700 orang. Sebagian besar dari mereka menempati lokalisasi Payosigadung. Para PSK ini kebanyakan berasal dari wilayah Pantura, Indramayu, Tasikmalaya, dan Bekasi.

Praktik prostitusi termasuk salah satu penyakit sosial yang menyertai kehidupan modern terutama di perkotaan. Dampak negatif globalisasi dengan segenap konsekuensinya, ditambah minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama serta himpitan ekonomi membuat praktik mesum ini semakin menjamur. Di Indonesia, ada beberapa lokalisasi yang cukup terkenal, seperti Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, lalu Saritem di Bandung dan lainnya. Dua nama lokalisasi terakhir, kini sudah resmi ditutup. Mengapa ada kebijakan lokalisasi terhadap praktik prostitusi? Biasanya argumen yang disampaikan pihak pemerintah daerah adalah agar praktik tersebut tidak menyebar ke permukiman warga dan tidak mengganggu ketertiban/pemandangan. Kebijakan parsial itulah yang kemudian dimaknai sebagai legalisasi terhadap praktik prostitusi itu dan akhirnya menuai banyak masalah.

Dari berbagai perspektif, praktik prostitusi yang ada di Jambi, apapun modusnya telah menimbulkan dampak negatif dan sulit dicari argumen justifikasinya. Dari sisi ekonomi/keuangan (APBD) Pemkot Jambi, keberadaan lokalisasi Payosigadung sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dari sisi adat, praktik prostitusi jelas menimbulkan stigma negatif terhadap Kota Jambi dan kontra produktif dengan kehidupan adat Jambi yang demikian luhur dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moralitas. Dari sisi sosial, praktik prostitusi akan mempengaruhi jiwa dan perkembangan anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut. Akan terbangun persepsi di benak mereka bahwa praktik prostitusi adalah sesuatu yang biasa dan itu akan menyebabkan mereka menjadi ‘dewasa’ sebelum waktunya. Dari sisi agama, jelas bahwa praktik prostitusi adalah termasuk perbuatan dosa besar yang berpotensi mendatangkan kerusakan yang lebih parah. Dari sisi kesehatan, praktik prostitusi terbukti telah menyebarluaskan penyebaran penyakit kelamin menular seperti HIV AIDS. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Jambi, sepanjang 2011 tercatat penderita HIV sebanyak 315 orang dan AIDS 39 orang. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingan setahun sebelumnya. Adapun penyebab penularan HIV/AIDS antara lain pengguna narkoba suntikan, pelacur, homoseks, dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Lalu, sejauh ini apa upaya yang telah dilakukan Pemkot Jambi terhadap persoalan sosial tersebut. Selama ini, sebenarnya sudah cukup banyak masukan, saran, kritik, dan tuntutan untuk menutup lokalisasi tersebut dari berbagai kalangan. Sayangnya, kita belum melihat upaya yang cukup serius dalam menangani lokalisasi Payosigadung. Yang ada hanyalah wacana demi wacana tanpa tindakan konkret. Akibatnya wacana tersebut timbul tenggelam dan akhirnya lenyap begitu saja. Persoalan lokalisasi Payosigadung adalah PR Pemkot Jambi yang perlu segera diselesaikan sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Dalam konteks penutupan lokalisasi, komitmen, ketegasan, dan keberanian kepala daerah menjadi salah satu faktor kunci. Posisi kepala daerah sebagai eksekutor kebijakan menjadi sangat strategis disamping tentunya, dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sepeti legislatif, ulama, akademisi, ormas, OKP, LSM, mahasiswa, kalangan adat, aparat keamanan, dan lain-lain. Jika kita merujuk pada penutupan lokalisasi Kramat Tunggak dan Saritem, itu semua tidak lepas dari peran seorang kepala daerah. Pada 31 Desember 1999, sebuah papan putih dengan tulisan tebal berwarna hitam ditancapkan di lokasi prostitusi Kramat Tunggak, Koja, Jakarta Utara. Bunyinya: Pengumuman. Berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No 6485 Tahun 1998 Lokasi Rehabilitasi Sosial WTS Kramat Tunggak Terhitung 31 Desember 1999 Dinyatakan Tertutup. Lalu pada tanggal 18 April 2007, melalui sebuah SK, lokalisasi prostitusi Saritem yang muncul sejak tahun 1980-an juga resmi ditutup oleh Wali Kota Bandung.

Bagaimana dengan lokalisasi Payosigadung? Persoalannya tentu bukan sebatas menutup lokasi tersebut. Sekadar menutup lokalisasi tanpa solusi akan menimbukan masalah baru. Bisa jadi praktik tersebut akan semakin liar dan masuk ke kawasan permukiman masyarakat. Para pengambil kebijakan perlu memiliki persepsi yang lebih arif terhadap para PSK yang selama ini menghuni lokalisasi Payosigadung. Para PSK itu sejatinya adalah ‘korban’ yang patut diangkat harkat dan martabatnya sebagai anak bangsa. Mungkin mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kebijakan pemerintah yang abai terhadap nasib ekonomi rakyat kecil, bahkan mereka adalah korban perdagangan manusia (trafficking) yang perlu dilindungi. Para PSK itu tentu akan menyambut dengan tangan terbuka jika ada kebijakan atau program pemerintah yang memihak mereka, mengangkat perekonomian mereka dan memberdayakan mereka. Sebagai manusia, mereka tentulah memiliki fitrah untuk tidak larut dalam praktik mesum tersebut selama-lamanya. Faktor ekonomi dan faktor keterpaksaan-lah yang membuat mereka terjerumus ke dalam praktik prostitusi tersebut. Oleh karenanya, penutupan lokalisasi Payosigadung harus dibarengi dengan solusi yang lebih komprehensif dan humanis. Perlu dilakukan komunikasi dan dialog dengan mereka. Jika di eks lokalisasi Kramat Tunggak kini dijadikan lokasi Sentra Keislaman, Jakarta Islamic Centre (JIC), lalu di eks lokalisasi Saritem dijadikan Pesantren Daar At-Taubah Al-Islamiyyah, maka di lokalisasi Payosigadung juga bisa dibuat seperti itu atau dalam bentuk lain, misalnya menjadikan lokasi tersebut sebagai ‘sentra kerajinan atau makanan khas Jambi’ dengan memberdayakan para PSK yang masih berkeinginan untuk tinggal di Kota Jambi dan juga masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Dalam hal ini, Pemkot Jambi berperan dalam melakukan fasilitasi terhadap keperluan mereka dari aspek keterampilan, peralatan, permodalan, dan pemasaran hasil usaha mereka. Jika memang program tersebut benar-benar dapat mengangkat martabat serta perekonomian para PSK, maka tentu kalangan legislatif akan memberikan dukungan dari aspek pendanaan melalui APBD. Sekali lagi solusi pemberdayaan ekonomi tersebut haruslah komprehensif. Jika hanya sekadar pemberian keterampilan seperti yang selama ini dilakukan tanpa aspek pembinaan, fasilitasi peralatan, modal, dan pemasaran maka bisa dipastikan usia program tersebut tidak akan panjang dan mereka pun akan kembali menjalani profesi semula sebagai PSK.

Pada akhirnya setiap kebijakan termasuk penutupan lokalisasi Payosigadung tentu akan memicu pro-kontra. Akan selalu ada pihak-pihak yang tidak setuju bahkan menentang rencana tersebut. Itulah risiko yang harus dihadapi sebagai seorang pemimpin. Yang jelas jika kebijakan tersebut akan mendatangkan mashlahat, insya Allah akan menuai banyak dukungan. Kalau lokalisasi Kramat Tunggak dan Saritem saja bisa ditutup, mengapa Payosigadung tidak? Wallahu a’lam bish shawab.(*)

Sumber: http://www.jambi-independent.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6123