Pejabat Biro Narkotika Protes Anggaran
Tanggal: Wednesday, 07 March 2012
Topik: Narkoba


FAJAR, 07 Maret 2012

MAKASSAR
-- Pejabat kepala bagian (kabag) di Biro Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA) dan HIV AIDS Sekretariat Provinsi Sulsel meributkan mekanisme pembahasan anggaran.

ADALAH Kabag Pencegahan dan Penanggulangan Biro Napza dan HIV AIDS, Nur Rahim, membeberkan jika dia dan kabag lainnya tak dilibatkan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Saat menggelar jumpa pers di Kantor Gubernur Sulsel, Nur Rahim, juga menyinggung kenaikan anggaran yang sama sekali tidak mereka ketahui.

"Sudah ada DPA. Hanya saja, dari proses awal penyusunan tidak dilibatkan tiga kabag. Ini hal luar biasa, sebab prosesnya kan harus dari bawah. Pimpinan tidak terbuka. Awalnya DPA Rp2,7 miliar, tiba-tiba menjadi Rp9,2 miliar. Ini meresahkan saya sebagai kabag yang harus mengawal," ungkap Nur Rahim.

Menurut Rahim, sama sekali tidak ada penyampaian terkait DPA. "Berbagai pendekatan telah dilakukan. Termasuk minta rapat lagi tapi beliau (Kepala Biro NAPZA dan HIV AIDS, Sri Endang Sukarsih, red) tidak mau. Kabag itu PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan, red). Bukan kasubag (kepala sub bagian, red). Tapi dia bilang kasih ke kasubag saja kalau tidak mau. Saya mau jaga pimpinan, sebab gubernur bilang hati-hati. Tapi kalau begini, tidak bisa. WTP (wajar tanpa pengecualian, red) bisa jeblok," kata Nur Rahim.

Selain itu, Nur Rahim menegaskan, sepanjang tidak transparan, dia tidak mau melaksanakan apapun kegiatan di bironya. "Saya sebagai kabag mau menyurat ke gubernur tapi saya mau menunggu SK (surat keputusan, red) PPTK dulu. Ini sudah Maret, kalau kabag tidak dilibatkan, tidak akan jalan. Sekarang pegawai juga sudah terpolarisasi dan pimpinan paling atas harus tahu ini," papar Nur Rahim.

Ditanya langkah beraninya membeberkan kebobrokan di Biro NAPZA dan HIV AIDS Setprov Sulsel, Nur Rahim menjawab, "Saya siap dipindahkan atau dicopot. Saya hanya mau melaksanakan tupoksi saya."

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Napza dan HIV AIDS Setprov Sulsel, Sri Endang Sukarsih, mengatakan, apa yang dikatakan Rahim tidak benar. Sri juga membantah ada pembengkakan anggaran sebagaimana paparan Nur Rahim.

"Kemarin kan Rp7,2 miliar, bukan Rp2,7 miliar. Tapi waktu monitoring dan informasi, kita dapat informasi turun makanya dilakukan advokasi. Teman-teman LSM (lembaga swadaya masyarakat, red) ikut advokasi dan menemui anggota DPRD. Lalu anggaran itu dinaikkan jadi Rp9,2 miliar," ujar Sri Endang.

Tudingan bahwa DPA tidak lewat perencanaan juga ditampik Seri Endang. Dia menegaskan, seluruh pejabat di lingkungan kerjanya juga dilibatkan. "Semua dilibatkan sejak awal. Hanya saja dia (Nur Rahim, red) yang jarang mau masuk kantor. Kadang masuk, kadang tidak. Bagaimana mau dilibatkan. Ini fitnah. Semua tahapan dilibatkan. Dia apatis. Dia jarang ke kantor," ungkap Sri Endang. (yun)

Sumber: http://www.fajar.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6178