Perang Pekat Ditabuh
Tanggal: Thursday, 15 March 2012
Topik: Narkoba


Padang Ekspres, 15 Maret 2012

Dharmasraya — Perkembangan penyakit masyarakat (pekat) di Dharmasraya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, tidak ada kata lain selain menabuh genderang perang terhadap pekat. Hal itu diungkapkan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan saat rapat dengan elemen masyarakat, unsur muspida dan lainnya kemarin.

“Kita tidak ingin Dharmasraya jadi daerah gudangnya transit narkoba, pertumbuhan HIV AIDS, kafe ilegal, warnet dan lainnya. Ini bisa menimbulkan opini, jika mau keluyuran datanglah ke Dharmasraya. Kita betul-betul trenyuh dengan kondisi ini. Ada anak-anak sekolah yang terpaksa menikah di usia dini. Anak sekolah yang sudah masuk kafe dan sejenisnya. Selamatkan Dharmasraya dari cengkeraman pekat,” urai Adi.

Dalam memberantas pekat, akan dibentuk dua tim. Tim pertama bertugas mensosialisasikan yang dipimpin bupati. Sedangkan tim ke dua merupakan tim penindakan yang dipimpin Asisten I dengan anggota antara lain unsur Muspida.

Tutup Kafe

Tentang kafe, operasionalnya makin meresahkan. Sebagian besar berada di Pulaupunjung, tepatnya di Kanagarian Seikambut. Wali Nagari Seikambut, tokoh masyarakat, ninik mamak, ulama dan lainnya yang juga hadir dalam pertemuan tersebut dengan tegas menyatakan sikap seluruh kafe yang ada, yang terletak di 15 titik harus ditutup.

“Tidak ada tawar menawar masyarakat Seikambut terhadap kafe-kafe ilegal yang mendatangkan keresahan warga hanya satu kata yakni ditutup. Kami mengutuk keras keberadaan kafe-kafe tersebut,” tegas Rusdi Wali Nagari Seikambut.

Hanura Minta Pemkab Bertindak Tegas

Sementara itu, Fraksi Hati Nurani Rakyar (Hanura) DPRD Dharmasraya, minta kepada pihak eksekutif untuk menindak tegas penuggak dan penyetor pajak tanpa terkecuali. Baik masyarakat, pengusaha maupun pejabat pemerintahan.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar menindak tegas atau memberikan sanksi kepada wajib pajak yang enggan menyetor paja sesuai dengan batas waktu dan besaran tarif yang telah ditentukan,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura, Amrizal Dt Rajo Medan.

Dikatakannya, hal itu perlu dilakukan guna memberi efek jera bagi penunggak dan penyetor pajak yang tidak realistis dari pendapatan yang diterima. Jika diperlukan pihak eksekutif bisa membentuk tim intensifikasi bersama dengan DPRD untuk menindak pengusaha dan masyarakat yang enggan menyetor pajak.

“Tindakan itu perlu diambil guna meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dharmasraya yang direncanakan pada 2012 ini senilai Rp 45 miliar,” tegasnya. (*)

Sumber: http://padangekspres.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6232