Tiga Raperda Penting Tingkatkan Kualitas Bangsa
Tanggal: Wednesday, 21 March 2012
Topik: Narkoba


Harian Equator, 20 Maret 2012

Pontianak - Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Pontianak Firmansyah mengungkapkan ada tiga raperda inisiatif dari DPRD Kota Pontianak. Tiga raperda itu adalah Raperda Pendidikan Karakter, Raperda tentang Ketenagakerjaan, dan Raperda Penanganan Penyandang Cacat.

“Tiga raperda ini dianggap sangat penting dalam mewakili isu yang ada, baik isu nasional maupun isu lokal. Untuk Raperda Pendidikan Karakter, lebih kepada bagaimana pengaturan pendidikan berbasis karakter, dalam hal ini menciptakan karakter berbudi anak didik, sehingga diharapkan memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun serta memiliki karakter yang mampu diterima dalam lingkungannya,” ungkapnya kepada wartawan.

Dikatakan Firmansyah mengapa penting karena raperda tersebut sangat berguna bagi generasi muda yang karakternya sudah sangat memprihatinkan.

“Perlunya pendidikan berbasis karakter agar anak didik kita mampu memilah mana karakter berbudi dan mana yang tidak sehingga, mereka punya bekal mental di usia dewasanya nanti,” terangnya.

Sementara untuk Raperda tentang Ketenagakerjaan lebih kepada melindungi tenaga kerja swasta agar memiliki kehidupan layak dan sejahtera.

Diakuinya, UMK Kota Pontianak yang mencapai Rp995 ribu dari 895 ribu sudah cukup baik, meskipun harus ada peningkatan. Saat ini, diakui atau tidak kesejahteraan para karyawan swasta ini masih belum maksimal, banyak yang harus dibenahi, terutama masalah kesehatan, di mana jaminan kesehatan harus ada, baik itu Jamkesko hingga Jamsostek.

“Kita terus mendorong pemerintah untuk bekerja keras agar pemerintah ikut campur terhadap kesejahteraan karyawan swasta ini, terutama memiliki Jamsostek,” ucapnya.

Meskipun ada UU Ketenagakerjaan masih belum fokus, terutama bagi para pekerja di daerah. Makanya, UU yang ada harus dipatuhi pihak pengusaha dan pemerintah harus mengawasi penuh akan realisasi aturan itu.

“Makanya kita ingin buat aturan untuk melindungi para pekerja ini, karena jabaran UU Ketenagakerjaan pusat masih luas. Makanya, kita persempit untuk daerah kita ini. Aturan itu ke depan harus ditaati para pengusaha. Jika tidak, kita minta pemerintah tegas memberikan teguran keras,” tegasnya.

Ia berharap, usulan tiga raperda ini bisa dibahas tahun ini, mengingat sebelumnya Komisi D mengusulkan dua raperda inisiatif yang hingga saat ini belum disahkan, yaitu Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan Raperda Penanggulangan Kemiskinan.

“Tentunya untuk tiga raperda baru ini bisa masuk prolegda 2012 dan dibahas tahun ini juga. Namun, kita lihat dulu apakah keuangan daerah cukup. Kita juga menunggu pengesahan dua raperda yang ada sebelumnya,” pungkasnya. (dna)

Sumber: http://www.equator-news.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6268