Pelaksanaan SJSN Mengkhawatirkan
Tanggal: Saturday, 24 March 2012
Topik: Narkoba


PRLM, 24 Maret 2012

JAKARTA - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sadi Didu mengkhawatirkan transformasi pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang dimulai pada Januari 2014. Pasalnya, banyak hal yang harus dipersiapkan, di antaranya penentuan penduduk miskin, batasan biaya yang ditanggung dan transformasi BUM menjadi BPJS.

"Terus terang saya mengkhawatirkan pelaksanaan SJSN karena terlalu banyak yang harus dipersiapkan di satu sisi terlalu banyak kendala yang akan dihadapi," kata Said dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (24/3).

Dia memberi contoh tentang pendekatan formalitas dan badan hukum yang akan digunakan dalam sistem jaminan kesehatan. "Nanti, orang berobat patah tulang ke Cimande dan sembuh tidak akan ditanggung, sementara yang berobat ke dokter dengan kaki dipotong dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial," kata Said.

Dia juga mengkritisi besaran anggaran yang akan ditanggung pemerintah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Besaran itu terkait dengan penentuan item layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan sosial.

"Apakah pemerintah harus menanggung biaya semua jenis penyakit atau dibatasi hanya pada layanan kesehatan dasar," kata Said.

Potensi masalah lainnya adalah penentuan penduduk miskin dan tak mampu. Menurut dia, harus diperjelas kategori penduduk miskin dan tidak mampu, bagaimana dengan penduduk yang mendekati miskin tetapi jika sakit akan masuk dalam kategori miskin. "Siapa yang menanggung mereka?" kata Said.

Hal lain yang perlu dicermati adalah kualitas layanan kesehatan bagi pekerja yang menjadi peserta program Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek. "Selayaknya, kualitas layanan tidak menurun karena mereka sudah membayar dalam jumlah tertentu dengan kualitas layanan tertentu pula," kata Said.

Permasalahan yang disampaikan Said di berbagai forum seminar dan diskusi menjadi perdebatan hangat. Kalangan pekerja menginginkan kualitas layanan yang sama seperti yang mereka dapat saat ini.

Sementara PT Jamsostek sudah memberi manfaat tambahan bagi peserta program JPK berupa pemeriksaan kesehatan (medical check up), hemodialisa (cuci darah), operasi jantung, pengobatan kanker, dan pengobatan HIV/AIDS.

Direktur Kepesertaan PT Jamsostek Ahmad Ansyori di tempat berbeda menyatakan perlu dibahas dan diinformasikan secara luas tentang standar jaminan kesehatan. Dalam sistem jaminan sosial, tidak boleh ada perbedaan besaran iuran dan kualitas layanan.

Ansyori juga menilai perlu pembahasan yang mendalam pada persiapan dan proses transformasi BUMN menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

UU No.24/2011 tentang BPJS mensyaratkan perubahan PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. (A-78/A-107)***

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6292