JAMINAN SOSIAL Transformasi SJSN Terkendala Banyak Hal
Tanggal: Monday, 26 March 2012
Topik: Narkoba


Suara Karya, 26 Maret 2012

JAKARTA: Proses transformasi sistem jaminan sosial nasional (SJSN) pada 1 Januari 2014 dikhawatirkan tidak berjalan baik. Hal ini terkait hal-hal yang harus dipersiapkan, di antaranya penentuan jumlah penduduk miskin atau tidak mampu serta tentang batasan pembiayaan untuk iuran jaminan sosial.

"Terus terang, saya mengkhawatirkan pelaksanaan SJSN mulai 1 Januari 2014 mendatang. Karena terlalu banyak yang harus dipersiapkan, namun di satu sisi terlalu banyak kendala yang akan dihadapi," kata pengamat badan usaha milik negara (BUMN) M Said Didu di Jakarta, pekan lalu.

Dia lantas menyoroti pendekatan formalitas dan badan hukum yang akan digunakan dalam pelayanan jaminan kesehatan. "Contohnya, orang yang berobat patah tulang ke Cimande dan sembuh tidak akan ditanggung oleh badan penyelenggara jaminan sosial, sementara yang berobat ke dokter, meski kaki dipotong, dibayar," ujarnya.

Dia juga mengkritisi besaran anggaran untuk iuran jaminan sosial yang akan ditanggung pemerintah, terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Besaran iuran ini terkait dengan penentuan jenis layanan program jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta.

"Apakah nanti pemerintah harus menanggung biaya semua jenis penyakit atau dibatasi hanya pada layanan kesehatan dasar, ini belum jelas," ucap Said.

Potensi masalah lainnya, menurut dia, menyangkut penentuan penduduk miskin dan tak mampu. Dalam hal ini harus diperjelas kategori penduduk miskin dan tidak mampu, termasuk dengan penduduk yang mendekati miskin apakah jika sakit juga akan masuk dalam kategori miskin.

Masalah lain yang perlu dicermati juga tentang kualitas layanan kesehatan bagi pekerja yang menjadi peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) saat ini. Seharusnya kualitas pelayanan dan jangkauan manfaat tidak menurun dan bahkan meningkat. Hal ini karena pekerja peserta Jamsostek sudah membayar iuran dengan kualitas layanan tertentu.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan Jamsostek Ahmad Ansyori menyatakan, diperlukan adanya pembahasan dan penginformasian tentang standar jaminan kesehatan. Dalam sistem jaminan sosial tidak boleh ada perbedaan besaran iuran dan kualitas layanan.

Ansyori juga menilai perlu pembahasan yang mendalam pada persiapan dan proses transformasi BUMN penyelenggara jaminan sosial menjadi BPJS. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mensyaratkan perubahan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Seperti diketahui, Jamsostek sudah meningkatkan pelayanan dan jangkauan manfaat untuk program JPK. Dalam hal ini, pengobatan untuk penyakit jantung, kanker, hingga HIV/AIDS ditanggung. Bahkan, program JPK Jamsostek juga memberikan layanan hemodialisis (cuci darah) untuk penderita penyakit ginjal. (Andrian)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6302