Sahkan Dua Raperda Inisiatif
Tanggal: Tuesday, 03 April 2012
Topik: Narkoba


Samarinda Pos, 02 April 2012

DPRD Kaltim mengesahkan dua raperda inisiatif dewan, yakni Raperda tentang Pembentukan Perda serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak Provinsi Kaltim menjadi Perda definitif pada rapat paripurna IX yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, Jumat (30/3).

"Raperda tentang Pembentukan Perda ini setelah disahkan menjadi Perda definitif diharapkan bisa menjadi pedoman bersama dalam membentuk Perda, baik yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi maupun DPRD, sesuai aturan baru yakni Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah," kata Yahya Anja. Wakil Ketua Pansus pembahas Raperda tentang Pembentukan Perda, H Suwandi ketika menyampaikan laporan Pansus mengatakan, dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terbitnya Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka tata cara pembentukan Perda secara otomatis juga mengalami perubahan, yakni harus menyesuaikan dengan aturan baru tersebut.

Beberapa hal yang mengalami perubahan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain, Program Legislasi Daerah (Prolegda) ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Selain itu, penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun, sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Program Legislasi Daerah sendiri ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pentingnya naskah akademik yang berisi, kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda, juga mendapat penekanan dalam aturan baru tersebut.

"Namun demikian juga ada Raperda tanpa naskah akademik, yakni Raperda APBD, pencabutan Perda atau Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi," kata Suwandi. Sedangkan Perda yang masuk daftar komulatif terbuka, yakni rancangan Perda di luar Prolegda, menurut politisi Partai Golkar ini, antara lain adalah Raperda APBD, perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pembatalan atau klarifikasi dari Mendagri, akibat putusan MA, akibat kerjasama dengan pihak lain dan mengatasi keadaan luar biasa, yang terdiri atas keadaan konflik atau bencana alam serta keadaan tertentu yang bersifat urgensi.

Selain mengatur tata cara secara rijid mengenai pembentukan Perda, baik yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi maupun DPRD, hal lain yang juga ditekankan pada Raperda tentang Pembentukan Perda adalah kepastian penganggaran baik oleh Sekretariat Daerah Provinsi maupun Sekretariat DPRD Kaltim, mulai dari pembentukan hingga penyebarluasannya kepada masyarakat.

"Dengan demikian ke depan, tak ada lagi pembentukan Perda baik yang masuk Prolegda maupun Komulatif Terbuka, yang mengalami kesulitan penganggaran, sehingga Panitia Khusus pembahasnya juga bisa bekerja dengan lebih baik," kata politisi asal Dapil II Balikpapan, PPU dan Paser ini. Satu hal yang membanggakan, menurut Suwandi, setelah Raperda ini disahkan menjadi perda definitif, maka Kaltim menjadi provinsi pertama yang mempunyai Perda ini berdasarkan aturan baru yakni Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2011.

Setelah dikonsultasikan ke Biro Hukum Kemendagri, jumlah bab pada Raperda tentang pembentukan Perda tetap yaitu XII, dengan mengubah beberapa judul bab. Sedangkan jumlah pasal bertambah dari 49 menjadi 53 pasal, bertambah 4 pasal. Sedangkan Ketua pansus Pembahas Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Yakob Ukung dalam laporan akhirnya mengatakan, setelah berkonsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri, Pansus sepakat mengubah nama Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak menjadi Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak anak. Menurut politisi Partai Gerindra ini, hasil konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri juga menyebabkan perubahan jumlah bab dan pasal Raperda, yang semula 10 bab, 20 bagian, 41 pasal, menjadi 16 bab, 24 bagian dan 51 pasal.

"Pasal yang ditambah antara lain menyangkut kota/kabupaten layak anak, dengan alasan bahwa Kaltim telah ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui SK Nomor 56 tahun tanggal 26 Juli 2010, sebagi provinsi yang mengembangkan program Kota Layak Anak bersama 10 Provinsi lainnya dan pasal tentang perlindungan anak pengidap HIV/AIDS," kata Yakob Ukung.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja mengatakan, raperda tersebut setelah disahkan menjadi Perda definitif diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kaltim. Dengan demikian anak-anak di Kaltim bisa menjadi sehat, cerdas, ceria, berbudi pekerti tinggi dan ada jaminan anak dapat berpartisipasi dalam berbagai hal positif.

Bila sudah demikian, maka kita akan menciptakan generasi baru yang berkualitas, pemimpin baru yang mumpuni dan sumber daya manusia Kaltim yang lebih maju di kemudian hari. "Perda ini penting sebagai sumbangsih kita pada generasi mendatang," kata politisi Partai Demokrat ini.(agi/*)

Sumber: http://www.sapos.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6337