Tak ada anggaran KPAP terancam bubar
Tanggal: Tuesday, 01 May 2012
Topik: Narkoba


Waspada Online, 27 April 2012

MEDAN – Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi (KPAP) Sumatera Utara (Sumut) terancam bubar karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak mengalokasikan anggaran untuk komisi tersebut tahun ini.

Sekretaris Pelaksana KPAP Sumut Achmad Ramadhan menuturkan, kepastian tidak adanya anggaran untuk KPAP di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2012 diketahui berdasarkan informasi sejumlah anggota Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut. Padahal, rencana anggarannya sudah jauh-jauh hari diusulkan agar dialokasikan di APBD Sumut.

Hal ini dilakukan setiap tahun. “Ketiadaan anggaran itu menjadi bukti ketidakpedulian Pemprov Sumut terhadap penanggulangan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome) yang menjadi program kerja KPAP,”tuturnya kepada wartawan kemarin. Ramadhan menyebutkan, untuk tahun ini,KPAP mengajukan anggaran sebesar Rp3 miliar.

Selain untuk biaya operasional, anggaran tersebut juga untuk menjalankan berbagai program penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan tugas dan fungsi KPA itu sendiri. Tahun lalu,dari anggaran yang diusulkan Rp3 miliar, yang dicairkan hanya Rp150 juta. “Tapi untuk tahun ini, dari yang kami ajukan Rp3 miliar, malah tidak ada anggaran yang dialokasikan. Jadi memang tidak ada anggaran sama sekali untuk KPAP di APBD,” ungkapnya.

Menurut Ramadhan, Pemprov Sumut sendiri sebenarnya sudah bertekad mempercepat pencapaian target pembangunan millenium (MDGs) 2015. Sesuai target itu, ada beberapa poin yang harus dikejar, di antaranya mengurangi orang yang terinfeksi HIV/- AIDS dan meningkatkan pengetahuan komprehensif remaja usia 15-24 tahun sampai 95%. Namun, ketiadaan anggaran membuat target itu sulit tercapai.

“Saat ini, pengetahuan remaja soal HIV dan AIDS hanya 9,5% untuk perempuan dan 14,7% untuk laki-laki.Termasuk juga program-program peningkatan KPA kabupaten/- kota dan advokasi pembentukan KPA kabupaten/kota,” kata Ramadhan. Dia melanjutkan, karena ketiadaan anggaran, jangankan untuk menjalankan program yang sudah ditetapkan dalam rencana aksi daerah (RAD) penanggulangan HIV dan AIDS Sumut, saat ini uang untuk transportasi tim sekretariat saja tidak ada.

KPAP pun mengaku tidak punya solusi untuk mengatasi ketiadaan anggaran itu. “Kami sudah berulang kali ingin menghadap ke Gubernur Sumut selaku Ketua KPAP Sumut, tapi sampai saat ini tidak berhasil. Apa memang tidak ada anggaran ini atas kehendak dia atau apa,” papar Ramadhan. Saat ini,KPAP Sumut hanya bergantung pada Global Fund yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut).

Untuk terus mendapat dukungan dari Global Fund, komisi itu harus mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Apabila tidak ada dukungan, maka dukungan dari Global Fund juga akan dicabut. “Saat ini memang kami hanya bergantung pada Global Fund. Itu pun anggarannya sangat terbatas.Untuk tahap pertama, program yang dijalankan hanya sampai Juni.Apabila tidak ada juga anggaran yang didukung dari pemerintah provinsi, maka dukungan untuk tahap kedua tidak ada lagi,” pungkasnya.

Kondisi ketiadaan anggaran yang dialokasikan di APBD 2012 ini sudah disampaikan ke Sekretaris Umum KPAP Sumut Zakira Zandi yang juga Kepala Biro (Kabiro) Bina Sosial (Binsos) Setdaprov Sumut.“Ketika itu Pak Zakira menyuruh agar dimasukkan diAPBD-P nanti. Tapi sampai sekarang belum adarealisasinya,”ucapnya.

Sementara pendiri LSM Medan Plus yang fokus dalam penanganan HIV/AIDS, Eban Totonta Kaban mengaku sudah mengetahui informasi tersebut. Dia pun menyayangkan sikap Pemprov Sumut yang terkesan tidak peduli terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Sumut. “Kami mendapat informasi bahwa tahun ini tidak ada anggaran untuk KPAP. Bubarkan saja KPAP jika memang Pemprov tidak mampu memimpin penanggulangan HIV dan AIDS di Sumut,” tuturnya, kemarin.

Toton yang juga salah seorang anggota Tim Asistensi KPAP Sumut mengaku heran dengan sikap Pemprov Sumut yang tidak mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS di KPAP.Padahal, KPAP merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dan sudah didukung oleh berbagai regulasi.

Kabiro Binsos Setdaprov Sumut Zakira Zandi saat dihubungi melalui telepon selulernya kemarin membenarkan tidak ada anggaran untuk KPAP di APBD 2012.“Kemungkinan itu terselip sehingga tidak ada anggaran.Tapi saya tidak tahu selipnya di mana. Kami usulkan lagi dalam APBD-P 2012 sebesar Rp500 juta,”tuturnya.

Sumber: http://www.waspada.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6411