Anggaran KPA Sumut Diabaikan Pemprovsu
Tanggal: Monday, 14 May 2012
Topik: Narkoba


Sumutdaily.com, 14 May 2012

Medan. Pemerintah daerah provinsi Sumut dinilai minim memberikan dukungan kepada lembaga Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRDSU Jhon Hugo Silalahi saat menerima audiensi KPA Sumut, Jumat (11/5) di ruang rapat Komisi yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat dan pendidikan itu.

“Pemerintah sudah banyak membentuk lembaga yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, sayangnya tidak disupport. Contohnya lembaga kesehatan bentukan Gubsu, tapi gak diberi dana. Bagaimana mau bekerja kalau gak ada dana,” tukas Jhon Hugo.

Pertemuan itu juga dihadiri Anggota Komisi E seperti Andi Arba dari PKS, Nurhasanah SSos, Ida Budiningsih dan Demokrat. Sedangkan KPA Sumut hadir Sekretaris Pelaksana Harian Ahmad Ramadhan MA, dari tim asistensi dr Umar Zein, Jumsari, Rahmadani Hidayati dan dari tim advokasi lainnya.

Sekretaris Pelaksana Harian KPA Sumut Ahmad Ramadhan dalam pertemuan itu berharap adanya dukungan dari pihak legislatif menyangkut anggaran untuk KPA tahun 2012.

“Tahun 2011 memang ada anggaran sebesar Rp 200 juta. Tapi tahun ini tidak ada. Kabiro Binsos Pemprovsu mengatakan, agar itu diusulkan di PAPBD. Kita berharap adanya dukungan dari Komisi E DPRD Sumut,” ujarnya.

Bahkan, jelas Ramadhan, dalam struktur KPA Provinsi berdasarkan peraturan secara adhoc, gubernur adalah ketuanya.

Menanggapi perihal itu, Jhon Hugo Silalahi merasa heran kenapa Pemprovsu tidak mengalokasikan anggaran KPA di APBD. “Ini catatan bagi kami. Kita akan sampaikan kepada Pemprovsu, karena cerminan politik Sumut itu kan APBD dan amanah UU anggaran kesehatan 10 persen,” tegasnya.

Padahal, katanya, di Biro Binsos Sumut ada anggaran untuk bantuan dan hibah sebesar Rp 15 miliar yang bisa digunakan oleh gubernur. “Kita minta Pemprovsu untuk menganggarkannya di PAPBD atau bantuan lain di biro binsos. Tahun 2013 nanti, anggaran KPA juga harus dimasukkan,” kata Jhon Hugo.

Sementara Anggota Komisi E DPRD Sumut Ida Budiningsih juga merasa prihatin dengan ketiadaan anggaran KPA Sumut. “Ini sangat penting. Kalau dibiarkan masalah AIDS akan jadi petaka di Sumut. Heran kok tidak dianggarkan,” imbuhnya.

Sedangkan Anggota Komisi E lainnya Andi Arba mengungkapkan, dalam pertemuan dengan biso binsos beberapa waktu lalu, dirinya juga sudah menanyakan hal itu kepada Kabiro Binsos Sakhira Zandi. “Dalam pertemuan itu, Pak Sakhira bilang sudah diusulkan namun saat pembahasan Pemprovsu dengan legislatif gak tau kenapa hilang,” kata Andi Arba.

Dari pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Komisi E mengharapkan agar KPA harus tetap berjalan dan pihaknya akan mengusahakan untuk menjadi skala prioritas di PAPBD.

Dalam kesempatan itu, dr Umar Zein menerangkan terjadi peningkatan kasus yang secara epidemiologi cukup signifikan terhadap ledakan kasus HIV/AIDS. “Kasusnya lebih meningkat lagi pada ibu rumah tangga dan bayi yang dilahirkan. Ini berarti HIV/AIDS sudah masuk dalam keluarga. Sumut tidak tertutup kemungkinan terjadi ledakan kasus kalau tidak ada peran serta semua pihak untuk menanggulanginya,” sebut Ketua Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Sumatera Utara ini. (AND/Buya Soraya)

Sumber: http://sumutdaily.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6470