Utusan PBB Sebut RI Gagal Ciptakan Akses Kesehatan Reproduktif
Tanggal: Tuesday, 22 May 2012
Topik: Narkoba


Media Indonesia, 21 May 2012

JAKARTA: Pemerintah dinilai gagal dalam mewujudkan akses layanan kesehatan reproduktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegagalan tersebut membuat Indonesia sulit meraih target nomor 5 dan 6 Millenium Development Goals (MDGs).

“Banyak janji mengatasi masalah pemenuhan hak seksual dan kesehatan reproduktif yang gagal diwujudkan dalam kenyataan,” ujar Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk HIV/AIDS Wilayah Asia-Pasifik Nafis Sadik pada seminar "Beyond MDGs: Indonesia's Role as Middle Income Country on HIV and Sexual and Reproductive Health Rights", di Jakarta, Senin (21/5).

Target ke-5 MDGs adalah, pada 2015, angka kematian ibu (AKI) melahirkan menurun, minimal dua per tiga dari angka kematian pada 1990. Target ke-6 adalah menjadikan infeksi baru HIV menjadi nol, angka kematian AIDS menjadi nol dan menghilangkan diskriminasi pada penderita HIV.

Alih-alih berniat menurunkan, kenyataanya tingkat penularan HIV di Tanah Air terus melonjak dan perlakuan diskriminasi pada penderita juga tidak menurun.

Senada dengan HIV, rata-rata kasus AKI akibat melahirkan di negara kita masih tinggi dengan rata-rata mencapai 228 orang per 100 ribu kelahiran hidup.

Faktor utama gagalnya Indonesia meraih target MDGs tersebut, menurut Sadik adalah akibat gagalnya pemerintah memenuhi layanan reproduktif yang sejatinya merupakan hak dasar masyarakat.

Dengan jumlah kaum muda berusia 10-24 tahun mencapai 65 juta jiwa atau 28% dari total penduduk, menurut Sadik, adalah sangat mengerikan jika pemerintahannya gagal menyediakan layanan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi.

Praktis, lanjut dia, kaum muda Indonesia kini tidak memiliki benteng yang kokoh dari berbagai masalah seksual dan kesehatan reproduksi seperti, infeksi penyakit seksual, kekerasan, kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman yang menyebabkan kematian dan lain-lain.

Akibat minimnya akses layanan kesehatan reproduksi secara universal, pada bidang kesehatan ibu, lanjutnya, kemajuan yang dicapai Indonesia sangat lamban.

Hal itu ditandai dengan rendahnya layanan alat kontrasepsi, proses persalinan yang ditangani tenaga medis dan tingginya orang ingin ber-KB yang tidak mendapat akses.

Selain itu, sambungnya, sosialisasi layanan reproduksi dan alat kontrasepsi pada kaum remaja sangat rendah sekali di banding negara lain. Ditambahkan, penyebaran kasus HIV terus terjadi akibat negara gagal meningkatkan penggunaan kondom pada kelompok beresiko.

Sadik mengaku kecewa dengan upaya pemerintah untuk mencegah penularan HIV dari ibu hamil ke bayinya.

”Hanya 5% ibu hamil dengan HIV positif yang mendapat perawatan agar bayinya tidak tertular virus,” imbuh dia.

Sekretaris Komisi AIDS Nasional (KPAN) Nafsiah Mboi mengamini peryataan bahwa layanan pendidikan seksual dan kesehatan reproduktif di Indonesia masih rendah.

Dia mencontohkan hingga kini hanya Papua yang memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur soal pendidikan seksual masuk dalam kurikulum sekolah.

Pergub tersebut menurut Nafsiah telah diterapkan di empat kabupaten di sana. Namun sayangnya sebagian guru masih menolak memberikan materi pendidikan tersebut.

”Padahal itu bukan seks education tetapi life skills untuk bertahan hidup,” cetusnya.

Ketua Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs Nila Moeloek mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia telah mengadopsi Program Aksi International Conference on Population nd Development (ICPD) Kairo yang bertujuan untuk membentuk paradigma layanan kesehatan reproduksi adalah hak asasi bagi semua. (Tlc/OL-12)

Sumber: http://www.mediaindonesia.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6504