Penanggulangan HIV/AIDS tak maksimal
Tanggal: Monday, 04 June 2012
Topik: HIV/AIDS


Waspada Online, 27 May 2012

MEDAN – Program penanggulangan HIV/AIDS di Sumatera Utara dinilai tidak cukup maksimal, sehingga dikhawatirkan upaya untuk mewujudkan Millenium Development Goal’s (MGDs) pada tahun 2015 di Sumatera Utara bisa terhambat.

“Dapat kami lihat dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara lintas sektor dan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bahaya HIV/AIDS,” kata Pengamat Kesehatan dr Umar Zein di Medan hari ini.

Tidak hanya lintas sektor dan pihak terkait lainnya saja, lanjut dia, peran dan tanggung jawab Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumatera Utara, khususnya Ketua KPA yang di jabat oleh gubernur juga sangat dibutuhkan untuk mengkomunikasikan hal itu ke jajarannya.

“Seharusnya penyuluhan-penyuluhan bahaya HIV/AIDS adalah bagian dari tugas KPA. KPA-lah yang koordinasikan kepada seluruh komponen yang ada dalam penanggulangan AIDS di Sumut,” katanya.

Ia mengaku pesimistis pencapaian MDG’s 2015 dapat tercapai dengan baik jika para pemangku kepentingan di Sumatera Utara tidak tanggap dengan berbagai kondisi yang ada seperti halnya dalam penanggulangan HIV/AIDS.

“Ini bukti dari kelemahan KPA, baik dinas sosial maupun dinas kesehatan. Kedua instansi ini terlibat dalam kepengurusan di KPA, jadi seharusnya lebih maksimal dalam menjalankan perannya,” katanya.

Project Officer Global Fund Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Andi Ilham Lubis mengatakan selama ini ketika dinas sosial melakukan razia terhadap Wanita Pekerja Seks di lapangan, mereka tidak pernah melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan dalam memberikan penyuluhan dampak buruk HIV/AIDS.

Apalagi, ketika pekerja seks yang terjaring tersebut dibawa ke tempat penampungan di Parawarsa Berastagi.

“Sampai sekarang, mereka tidak pernah koordinasi dengan kita untuk memberikan penyuluhan kepada para pekerja seks yang dibina,” katanya. Apabila pekerja seks itu harus diperiksa darahnya dan untuk mengetahui apakah positif HIV/AIDS atau tidak, mereka itu harus dikonseling dulu, barulah nanti kita arahkan untuk melakukan test darah, katanya.

Menurut dia, sangat efektif jika program penjaringan (razia) terhadap WPS, dan lebih baik lagi jika hal itu dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatan.

“Kalau mereka menjaring, kemudian mengambil darah WPS untuk dicek, dan jika memang ada yang positif seharusnya dikonseling,” katanya.

Sumber: http://www.waspada.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6536