Dua PNS Kota Tasikmalaya Positif HIV
Tanggal: Tuesday, 05 June 2012
Topik: HIV/AIDS


PRLM, 31 May 2012

TASIKMALAYA - Penularan HIV/AIDS saat ini tidak hanya rawan bagi profesi yang berisiko terjangkit seperti wanita pekerja seks (WPS) maupun konsumennya. Hal itu termasuk dengan ditemukannya dua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya sejak 2009 lalu yang positip mengidap positif HIV. Sementara di Jawa Barat tercatat sekira 200 PNS divonis penyakit tersebut.

"Itu artinya kasus HIV/AIDS bisa menular kepada siapapun dengan berbagai profesi apapun. Tidak hanya di Kota Tasikmalaya, di seluruh kota lain pun ada PNS yang mengidap HIV/AIDS. Tapi bukan berarti profesi tersebut beresiko,"kata Arry Lesmana Putra, Sekretaris Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat yang ditemui usai pengarahan Rakor program HIV/AIDS dengan OPD/pemangku kepentingan/LSM Kota Tasikmalaya, di ruang pertemuan, Sekda, Jln. Letnan Harun, Kamis (31/5/12).

KPA Provinsi Jabar mencatat jumlah pengidap HIV/AIDS dari 1989 hingga 2011, kebanyakan orang yang tidak bekerja banyak mengidap penyakit tersebut. Jumlahnya, mencapai 1.532. Lainnya, wiraswasta sebanyak 896, karyawan (870), Ibu rumah tangga (663), mahasiswa/siswa (249). Sementara, WPS hanya 280 orang.

"Penyebabnya bermacam-macam. Bisa dari penggunaan jarum suntik dan dari hubungan intim," katanya.

Terkait gender, kata Arry, dari sekian pengidap HIV/AIDS tersebut kebanyakan menimpa kaum laki-laki. Hal itu terutama laki-laki yang bekerja jauh dari keluarganya. Di antaranya, mereka melakukan hubungan seks yang tidak aman. Setelah itu mereka tanpa sadar mengidap penyakit tersebut, kemudian berhubungan dengan istrinya di rumah, maka terjadilah penularan HIV/AIDS terhadap ibu rumah tangga.

Sementara itu, terkait adanya pengidap yang berasal bukan dari profesi berresiko tersebut, maka lembaga yang menaunginya harus melindungi pengidap HIV/AIDS tersebut. Misalnya pemerintah Kota Tasikmalaya maupun perusahaan, apabila mengetahui pegawainya mengidap HIV/AIDS maka harus dilindungi, bukannya memberikan stigma atau diskriminasi.

"Hal itu wajib dilakukan karena sesuai dengan amanat Perda penanggulangan AIDS. Lembaga jangan melihat pada penyakitnya, melainkan lindungi mereka dan tetap memberikan kesemptan kerja dengan melihat produktifitas mereka. Karena mereka bisa bekerja lebih lama dan produktif," katanya.

Selain itu, pemerintah pun wajib menjamin pengobatan pengidap HIV/AIDS yang berasal dari kalangan tidak mampu. (A-183/A-108)***

Sumber
: http://www.pikiran-rakyat.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6555