Komunitas ODHA Merasa Diabaikan Gubsu
Tanggal: Friday, 15 June 2012
Topik: Narkoba


Berita Sore, 13 Juni 2012

MEDAN: Komunitas Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) merasa telah dianaktirikan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, karena sampai saat ini Plt Gubernur Sumut, Gatot Pudjonugroho masih mengabaikan mereka, terutama soal pemberdayaan ODHA.

Tingginya tingkat kasus HIV di Sumut ternyata masih tidak ditanggapi oleh pemimpn di daerah ini. Walaupun itu merupakan tugas bersama untuk menanggulanginya, namun tetap saja negara mempunyai system pemberian mandat kepada seseorang untuk melakukan kepemimpinan dalam upaya meningkatkan taraf hdup rakyatnya.

Hal itu dikatakan Ketua Medan Plus (LSM yang peduli HIV/AIDS) Eban Totonta Kaban dalam orasinya saaat melakukan aksi damai bersama ratusan ODHA di kantor Gubernur Sumut dan gedung DPRD Sumut. “Komunitas ODHA hanya ingin bertemu dengan pak Gatot sebagai Plt Gubsu,” ujar Eban.

Dalam aksinya di Kantor Gubernur, para pedemo yang 80 persennya ODHA gabungan dari Medan Plus dan sejumlah LSM yang tergabung dalam KUPAS (Koalisi Untuk Penanggulangan HIV/AIDS) itu, diterima bagian protokoler yang berjanji dalam 1 sampai 2 mingu ini akan berupaya mempertemukan komunitas ODHA dengan Plt Gubsu Gatot Pujonugroho. “Kita akan tunggu. Bila tidak bisa juga bertemu, kita akan tunggu sampai Pak Gatot mau menjumpa kita,” tegas Eban.

Menurut Eban, pengidap HIV/AIDS terus bertambah dari waktu ke waktu membuat semakin banyakpenerus bangsa harus menjadi korban dan harus segera diselamakan.

“Hingga saat ini jumlah kasus yang kami peroleh sebanyak 422 ODHA di Sumut. Angka ini dipastikan terus bertmbah dimana salah satu faktor utama penyebabnya adalah lemahnya respon pemerintah dalam upaya penanggulangannya, baik pemerintah di tingkat pusat maupundaerah,” jelas Eban.

Disebutkannya, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembntukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS di daerah, dijelaskan bahwa mandate kepmimpinan penanggulngan HIV/AIDS ada pada pemimpin bangsa ini.

Dimulai dari Presden lalu Gubernur dan dilanjutkan oleh Bupati/Walikota. “Sebab itu penanggulangan HV/AIDS membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pimpinan daerah berupa adanya sebuah kebijakan dan ketersediaan anggaran terkait penanggulangan HIV/AIDS.

“Khusus untuk pemberdayaan ODHA dan keluarganya (OHIDHA) dalam upayameningkatkan kualitas hidup pada komunitas tersebut. Maka pemerintah wajib untuk memberikan dukungan dan perhatiannya,” ujar Eban yang juga salah satu pendiri LSM Medan Plus ini. (oni)

Sumber: http://beritasore.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6590