RS & LP Masih Diskriminasikan Penderita AIDS
Tanggal: Monday, 10 September 2012
Topik: Narkoba


okezone.com, 07 September 2012

JAKARTA - Saat ini masih terjadi perlakukan diskriminatif terhadap para pengidap HIV/AIDS. Kelemahan dalam memberi perlindungan pengidap HIV/AIDS justru meningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS. Oleh karena itu, hukum sebagai sarana pengawasan sosial diharapkan dapat memberikan perlindungan hak pengidap HIV/AIDS, dengan nilai non diskriminasi, toleransi, dan empati.

Demikian, disampaikan Asisten Deputi Bidang Hukum HAM, Aparatur Negara dan Kominfo, Setkab, Fadlansyah Lubis dalam ujian terbuka program doktornya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. "Meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS mendorong pemerintahan suatu negara merevisi berbagai kebijakannya. Perubahan kebijakan tersebut dilakukan tentu dipengaruhi kehawatiran terhadap ancaman penyakit, serta adanya fakta sering terjadinya tindakan diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS, dan belum ditemukannya anti virus yang dapat mencegah perkembangannya," papar Fadlansyah, seperti dikutip dari laman UGM, Jumat (7/9/2012).

Mempertahankan disertasi "Sistem Hukum Dalam Perlindungan Hak Pengidap HIV/AIDS", Fadlansyah mengungkapkan, perlindungan hak pengidap HIV/AIDS pada kenyataan belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai hak asasi kemanusiaan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perilaku aparat pelaksana yang terkait dengan perlindungan pengidap HIV/AIDS, misalnya di Rumah Sakit dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Aparat pelaksana di dua lembaga tersebut, menurut Fadlansyah, cenderung bersifat diskriminatif terhadap para pengidap HIV/AIDS. Bahkan di sejumlah rumah sakit banyak ditemukan kasus di mana pengidap HIV/AIDS tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik hingga penolakan perawatan.

Penolakan ini, lanjut Fadlansyah, dengan berbagai argumentasi, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan alasan lainnya. Sementara di Lembaga Pemasyarakatan, bentuk diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS berupa tidak adanya akses perawatan kesehatan yang memadai dan adanya pembiaran bagi mereka.

"Dengan adanya perlakukan diskriminatif tersebut, maka negara perlu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pengidap HIV/AIDS. Salah satunya dengan merevisi atau menerbitkan peraturan perundang-undangan yang melindungi pengidap HIV/AIDS dari segala tindakan diskriminatif," tuturnya.

Dari kajian terhadap sejumlah regulasi di Tanah Air, Fadlansyah berkesimpulan, potensi perlindungan masih bersifat umum dan parsial. Padahal semestinya perlindungan HAM bersifat komprehensif, partisipatif dan non diskriminatif. "Prinsip ini tentunya sesuai dengan kedudukan setiap individu yang sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan melekat, inherent, di dalam harkat dan martabatnya masing-masing," ungkap Fadlansyah.

Dia menilai, substansi hukum dan perilaku aparat pelaksana rumah sakit dan LP belum sepenuhnya berfungsi dalam mendorong lahirnya budaya perlindungan hak pengidap HIV/AIDS. "Rumah sakit dan LP belum mencerminkan nilai-nilai toleransi, empati, dan non diskriminatif. Perlindungan terhadap hak pengidap HIV/AIDS semestinya tercermin pada substansi peraturan dan perilaku aparat pelaksana di Rumah Sakit dan Lembaga Pemasyarakatan," papar Fadlansyah merupakan doktor ke-78 yang diluluskan Fakultas Hukum UGM dan doktor ke-1.720 yang diluluskan UGM.(mrg)

Sumber: http://kampus.okezone.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6862