Empat Raperda Nyaris Molor
Tanggal: Tuesday, 23 October 2012
Topik: Narkoba


Pontianak Post, 23 Oktober 2012

PONTIANAK - Badan Legislatif DPRD Kota Pontianak berencana membawa empat raperda ke paripurna dewan. Empat perda itu merupakan produk lama yang belum juga mendapat ketukan palu paripurna, padahal sudah menjadi pengajuan sejak dua tahun lalu. Empat raperda itu adalah penanggulangan HIV/AIDS, raperda penanggulangan kemiskinan, raperda penanggulangan penyakit menular dan raperda hasil revisi pemkot tentang tata ruang wilayah Kota (RTRWK). “Dalam waktu dekat ini ada rapat, nanti setelah itu kami bawa ke paripurna. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya,” kata Wakil Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Pontianak Herman Hofi Munawar.

Ada sejumlah kendala yang dihadapi banleg yang membuat belum disahkannya empat raperda tersebut. Mulai dari terbenturnya dengan aturan pusat maupun koordinasi dengan perda yang sudah ada maupun koordinasi dengan perda yang sudah ada di tingkat provinsi. “Seperti raperda penanggulangan HIV/AIDS, rupanya di provinsi ada juga. Kita harus sesuaikan agar tidak tumpang tindih,” papar Herman Hofi.

Raperda penanggulangan kemiskinan, penanggulangan HIV/AIDS maupun penanggulangan penyakit menular saat ini sudah dalam pembahasan serius dan segera bisa dieksekusi alias disahkan. Ketiga raperda ini kata Herman Hofi sangat penting dalam upaya pemerintah mempertegas sejumlah kebijakannya dalam tiga hal itu. “Setelah berbagai kendala kita tangani mudah-mudahan dapat disahkan tahun ini,” harapnya.

Sementara raperda RTRWK, menurut Herman Hofi keterlambatan terjadi bukan disebabkan banleg, tetapi Pemkot Pontianak yang lambat mengajukan revisinya. Pengajuan revisi yang lambat membuat pembahasan molor. “Pemerintah baru menyerahkan hasil revisinya, sehingga baru kita bahas. Revisi yang seharusnya sudah sejak tahun kemarin menjadi molor,” jelasnya.

Selain mengesahkan keempat raperda tersebut, banleg dalam rapat paripurna rencananya juga akan mengesahkan sejumlah raperda hasil inisiatif dari DPRD maupun Pemerintah Kota Pontianak. Antara lain raperda perlindungan anak, raperda pengaturan pemasangan reklame. “Ada beberapa yang juga kita sahkan, salah satunya yang dua itu,” ujarnya. (hen)

Sumber: http://www.pontianakpost.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6996