Kemenkes Diminta Gelar Tender Terbuka untuk Produksi ARV
Tanggal: Thursday, 25 October 2012
Topik: Narkoba


Berita Satu, 24 Oktober 2012

Tender untuk produksi ARV harus digelar secara akuntabel dan transparan.

Aktivis advokasi HIV-AIDS meminta kepada pemerintah untuk mengadakan sistem seleksi terbuka, untuk memilih perusahaan farmasi yang akan memproduksi obat antiretroviral (ARV) secara lokal.



"Karena produksinya skala besar, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus membuka ruang bagi perusahaan farmasi non-BUMN untuk ikut pemilihan atau tender, secara akuntabel dan transparan," ujar Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif dari Indonesia AIDS Coalition (IAC).

IAC adalah sebuah LSM yang bekerja mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam program penanggulangan AIDS di Indonesia.



Seperti diketahui, pada September lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pengambilalihan tujuh paten obat ARV.

Paten yang diambil alih ini tadinya dimiliki oleh perusahaan Merck, GSK, Bristol Myers Squibb, serta Abbott and Gilead.

 Obat-obatan yang bernama Efavirenz, Abacavir, Didanosin, kombinasi Lopinavir dan Ritonavir serta Tenofovir, merupakan obat-obatan ampuh yang digunakan bagi terapi HIV serta Hepatitis B.

Selama ini, obat-obatan ini didapatkan dengan cara mengimpor dari luar negeri.

Sedangkan produksi lokal ARV dilakukan oleh perusahaan milik negara, PT Kimia Farma, yang ditunjuk langsung oleh Kemenkes.

Aditya mengatakan, dengan ditandatanganinya Perpres No. 76/2012, maka produksi ARV akan dilakukan di dalam negeri.

Namun, tidak seperti regulasi sebelumnya yang langsung menunjuk PT Kimia Farma, Perpres No. 76 tidak menyebut penunjukan langsung.

 "Kami harap Kemenkes menerapkan sistem tender yang akuntabel, karena range compulsory licensing kali ini besar, maka tidak bisa diproduksi (oleh) satu perusahaan farmasi saja," kata Aditya.



Menurutnya, Kemenkes harus memilih perusahaan farmasi yang bisa menawarkan harga termurah dengan mutu obat yang baik. "Jangan sampai obat diproduksi lokal, tetapi harganya tetap mahal," katanya.



Aditya mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat dalam menyelesaikan masalah tender ini, agar tidak mengganggu kesinambungan suplai ARV di Indonesia. Saat ini, obat ARV yang digunakan masih didapat dari hibah Global Fund.

Namun menurut Aditya, stok obat dari Global Fund hanya akan mencukupi sampai tahun 2015, sehingga pemerintah harus bisa menyelesaikan masalah tender perusahaan farmasi (setidaknya) sebelum 2014.

Sumber: http://www.beritasatu.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7009