PHK Pengidap HIV/Aids, Izin Usaha Bisa Dicabut
Tanggal: Monday, 05 November 2012
Topik: HIV/AIDS


Surabaya Post, 05 November 2012

Kediri – Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 47 tahun 2012, akan disahkan oleh Pemkot Kediri. Dalam Perwali itu, perusahaan yang kedapatan mendiskriminasikan karyawannya, terutama yang mengidap HIV/AIDS, akan dicabut izin usahanya. Perawali ini disahkan sebagai bentuk perhatian Pemkot terhadap kaum minoritas yang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Perwali tersebut memang sudah ditandatangani oleh Walikota dan kini tengah dalam masa sosialisasi oleh sejumlah pihak yang terkait. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kota Kediri, terutama para pengusahanya segera mengetahui dan mengerti isinya. Sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari begitu Perwali itu diterapkan.

Selain itu, dengan adanya Perwali ini, diharapkan spirit pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Kediri dapat lebih intensip dan konkrit. "Perwali ini juga sebagai bentuk perhatian kami terhadap kaum minoritas. Karena, selama ini ODHA kami dengan sering termarjinalkan atau dikucilkan oleh masyarakat," kata Samsul Ashar, Minggu (4/11).

Walikota menambahkan, Perwali ini sebagai landasan hukum untuk kegiatan pencegahan HIV/AIDS termasuk untuk melindungi para ODHA dari sigma negatif. “Masyarakat harus memahami bahwa HIV dan AIDS itu beda. Orang yang dinyatakan terkena virus HIV harus dilindungi hak haknya jangan dipinggirkan,” pesannya.

Sementara itu, Ardi Bastian, pengelola Program KPAD Kota Kediri mengatakan, dalam Perwali ini juga disebutkan pasal tentang sanksi yang diberikan atas pelanggaran pasal tertentu mulai dari sanksi administratif, teguran lesan, tertulis sampai pencabutan ijin usaha. “Kami berharap Perwali ini dapat menekan laju epidemi HIV/AIDS serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,”ujar dia.

Terbitnya Perwali tersebut juga merupakan inisiasi dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (PKAD) Kota Kediri yang pernah bersinggungan dengan sebuah permasalahan ODHA di lingkungan perusahaan di Kediri. "Waktu itu pernah ada ODHA yang akhirnya diketahui identitasnya sehingga di-PHK oleh perusahaan di tempatnya bekerja," kata Sekretaris KPAD Kota Kediri, Heri Nurdianto.

Diharapkan, dengan terbitnya Perwali ini, bentuk-bentuk diskriminasi terhadap pekerja dengan status ODHA tidak terjadi lagi. Kejadian beberapa waktu lalu itulah, tambah Heri, yang melatarbelakangi terbentuknya regulasi lokal ini. "Untuk itu, perusahaan nantinya tidak main cabut saja (PHK) tapi harus ada tahapan-tahapan lainnya yang harus dilalui, seperti teguran dan lainnya," imbuh dia.

Selain perlindungan hukum dari stigma ataupun diskriminasi, jelas Heri, Perwali tersebut sekaligus menjadi landasan upaya penanggulangan penyakit mematikan ini di lingkungan populasi kunci, seperti tempat hiburan malam, lokalisasi dan sejenisnya. "Selama ini masih ada sebagian pengelola tempat hiburan yang enggan bersinergi dalam program penanggulangan HIV/AIDS," pungkasnya.

Perwali ini diperlukan mengingat kerjasama antara KPAD dan pengusaha, pengelola hiburan malam serta hotel yang sebelumnya sudah digagas kurang maksimal. Masih ada sebagian pengelola hiburan malam dan hotel yang belum memberikan kemudahan akses untuk program program pencegahan HIV/AIDS. Bahkan masih ditemukan sejumlah kasus diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODHA. gim

Sumber: http://www.surabayapost.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7041