2014, Sistem Jaminan Sosial Nasional diberlakukan
Tanggal: Saturday, 01 December 2012
Topik: Narkoba


Waspada Online, 30 November 2012

Permasalahan HIV/AIDS masih membelenggu Indonesia. Penyakit mematikan yang belum ada obatnya ini terus berkembang di 33 provinsi di tanah air. Untungnya, pemerintah sudah menyediakan pengobatan gratis berupa Antiretroviral (ARV) yang bisa diperoleh secara gratis.

Pengobatan ARV bisa diperoleh secara gratis di Puskesmas. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan orang dengan HIV-AIDS (ODHA) yang tinggal jauh dari rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Walau demikian, sebenarnya obat ini terhitung mahal.

Pada tahun 2014 nanti, mulai diberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjamin seluruh masyarakat Indonesia dapat mendapatkan pengobatan. Masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan pengobatan gratis. Tapi di satu sisi, penggratisan ini juga memicu keresahan.

"Rokok itu hampir sama dengan HIV. Kita tidak bisa melarang orang untuk merokok, tapi kalau nanti jatuh sakit kita yang disuruh bayar. Orang yang HIV juga begitu, dia enak-enakan melakukan seks berisiko, tapi kalau nanti kena HIV kita yang nanggung pengobatannya. Di mana letak keadilan?" kata Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi dalam acara Temu Media mengenai Epidemologi HIV/AIDS di Indonesia di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta.

Memang jika dilihat dari penularannya, infeksi HIV ini dapat terjadi akibat perilaku seks yang berisiko dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Perilaku seks dikatakan berisiko apabila sering berganti pasangan dan tidak menggunakan kondom.

Padahal untuk membiayai pengobatan ARV gratis ini pemerintah menggunakan dana APBN dibantu dana dari lembaga donor the Global Fund. Apabila penanganan HIV/AIDS di Indonesia gagal, besar kemungkinan lembaga donor tak akan lagi memperpanjang donasinya. Artinya, penanganan HIV/AIDS seluruhnya akan dibebankan kepada APBN.

"Jika kasus HIV/AIDS terus naik, pada tahun 2020 nanti kita akan membutuhkan US$ 202 juta karena pengobatan harus membutuhkan pembiayaan. Sekarang saja pembiayaannya butuh US$ 65 juta untuk 33 provinsi per tahun," terang Menkes.

Oleh karena itu, Menkes menghimbau bahwa penanganan HIV/AIDS ini seharusnya menggunakan prinsip total football, yaitu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dari hulu, para pemuka agama dan tokoh masyarakat sebaiknya berupaya membentengi masyarakat untuk tidak melakukan hubungan seks berisiko dan menyalahgunakan narkoba.

Di hilir, pemerintah berupaya memberikan pengobatan kepada orang yang terinfeksi dan berupaya melakukan tindakan preventif dengan cara mengkampanyekan penggunaan kondom pada kelompok-kelompok yang berisiko seperti PSK, gay, waria dan pria yang suka 'jajan' sembarangan.

Sumber: http://www.waspada.co.id




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7142