Kriminalisasi Pelanggan Seks Kontra-Produktif Gerakan Anti AIDS
Tanggal: Monday, 10 December 2012
Topik: Narkoba


Berita Satu, 05 Desember 2012

"Ini didasari rasa frustasi akibat progres yang kita harapkan masih lambat untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan."

Indonesia AIDS Coalition menolak wacana kriminalisasi pelanggan seks yang dikhawatirkan justru akan kontra-produktif terhadap program penanggulangan HIV/AIDS.

“Menggunakan pendekatan kriminalisasi untuk memutus mata rantai penularan HIV dari komunitas pekerja seks itu tindakan yang salah alamat. Hal ini didasari rasa frustasi akibat progres yang kita harapkan masih lambat untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan,” kata Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif IAC, Rabu (5/12)

Wacana untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelanggan pekerja seks, lanjut dia, salah satunya diusung oleh Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Wacana ini berkembang sehubungan dengan makin meningkatnya angka kasus infeksi HIV di kalangan Ibu Rumah Tangga yang tertular dari pasangannya yang disinyalir menjadi pelanggan pekerja seks.

Dengan melakukan kriminalisiasi diharapkan terbangun kesadaran untuk tidak melakukan transaksi seksual dan pelan-pelan pelacuran bisa menghilang.

Data kasus AIDS sendiri yang dilansir oleh Kemenkes pada awal 2012 mencatat, bahwa sampai dengan tahun 2012, didapati ada 2.298 kasus AIDS yang berasal dari Ibu Rumah Tangga.

Bila dilihat pertambahan jumlah setiap tahunnya pun ditemukan peningkatan angka kasus AIDS pada Ibu Rumah Tangga, mulai dari 264 kasus pada tahun 2009, 674 kasus pada 2010 dan 622 kasus pada 2011.

Makin meningkatnya angka kasus pada Ibu Rumah Tangga inilah yang kemudian memicu wacana perlunya mengkriminalkan pelanggan pekerja seks, yang diduga menjadi pintu masuk HIV ke kalangan Ibu Rumah Tangga.

Aditya mengatakan, wacana itu mendapat tentangan keras dari para penggiat program penanggulangan AIDS baik dari kalangan dokter, ahli kesehatan masyarakat, aktivis sampai dengan ODHA.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Dr Kemal Siregar dalam rilisnya yang beredar di Youtube menyatakan, bahwa KPAN tidak mendukung wacana ini sebab berlawanan dengan program penanggulangan AIDS yang sudah dijalankan.

KPAN berpegangan bahwa upaya de-kriminalisasi harus selalu didahulukan guna mengangkat setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ia pun menambahkan, jika kriminalisasi akan mendatangkan stigma dan diskriminasi baru.

“Kriminalisasi tidak menyelesaikan akar permasalahan dari timbulnya pekerja seks itu sendiri yang kita tahu disebabkan oleh situasi pemiskinan, korban perdagangan orang, tidak meratanya akses pendidikan bagi perempuan sampai dengan tidak bisa dipungkiri ada sebagian kecil dari pekerja seks yang memang memilih menjalankan profesi itu,” tambah Aditya.

"Belum lagi ditambah dengan situasi di masyarakat kita yang patriarkal akan membuat lagi-lagi perempuan; baik perempuan pekerja seks maupun Ibu Rumah Tangganya sendiri akan menjadi tumpuan kesalahan dan bukannya pelanggan pekerja seks yang ditargetkan dalam wacana kriminalisasi pelanggan tersebut yang umumnya adalah laki-laki,” tambahnya.

Menurut Aditya Global Commission on HIV and the Law, sebuah Komisi yang mengadvokasi persoalan-persoalan HIV, kesehatan masyarakat, hukum dan pembangunan yang beranggotakan 14 tokoh terkemuka yang dipimpin oleh mantan presiden Brasil Fernando Henrique Cardoso pada bulan Juli 2012 kemarin mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul Risks, Rights and Health guna menyoroti situasi HIV dilihat dari perspektif hukum.

Salah satu temuannya mengatakan, di banyak negara hukum (baik yang terdapat di buku atau di jalan) tidak memanusiakan orang-orang yang paling berisiko terkena HIV: pekerja seks, transgender, pelaku hubungan seks sesama lelaki (MSM), pengguna narkotika, tahanan dan migran.

"Alih-alih memberikan perlindungan, hukum justru menjerumuskan ‘populasi kunci' ini semakin rentan akan infeksi HIV. Hal ini membuat Komisi Global ini dalam salah satu rekomendasinya menegaskan untuk menghilangkan kriminalisasi terhadap perilaku seksual dewasa pribadi dan dengan konsensus, termasuk tindakan seksual sejenis dan kerja seks sukarela," tutur Aditya.

Berkaca pada laporan global tersebut, tampak jelas bahwa wacana kriminalisasi pelanggan pekerja seks akan membawa dampak berbahaya bagi program penanggulangan AIDS di Indonesia.

Sumber: http://www.beritasatu.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7220