PENANGGULANGAN HIV-AIDS Menko Kesra: 182 Kabupaten/Kota Dapat Prioritas
Tanggal: Tuesday, 19 February 2013
Topik: HIV/AIDS


Suara Karya, 19 Februari 2013

JAKARTA: Pemerintah telah menetapkan 182 kabupaten/kota di Indonesia mendapat prioritas penanggulangan HIV-AIDS. Dari jumlah itu, 141 kabupaten/kota di antaranya mendapatkan dukungan dana hibah pelaksanaan program komprehensif sampai pertengahan 2015.

"Ini sebagai bentuk respon terhadap pertumbuhan kasus HIV dan AIDS di Indonesia," kata Menko Kesra HR Agung Laksono selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), dalam pengarahannya kepada gubernur seluruh Indonesia selaku Ketua KPA Provinsi secara video teleconference, di Jakarta Senin.

Dalam pertemuan yang bertemakan "Peningkatan Kemandirian Penanggulangan AIDS", Menko Kesra didampingi Plt Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso dan Sekretaris KPAN Kamal Siregar.

Menko Kesra juga sempat berdialog dengan Ketua KPA Provinsi di antara dengan KPA Provinsi Jawa Tengah, Papua, Kalteng, Sulut, NTT, Riau, Banten, Jambi, Di Yogyakarta dan Sulteng.

Menko Kesra mengemukakan, dalam peta epidemi dan penanggulangan AIDS, dapat dilihat distribusi prevalensi HIV dan AIDS di masing masing daerah. Jika dalam peta tersebut terlihat semakin gelap warna, maka itu artinya semakin tinggi prevalensi HIV-nya.

Menko Kesra juga memaparkan situasi, dan tantangan dan hal yang perlu dilakukan ke depan. Selama ini telah dilakukan sejumlah kebijakan untuk menggerakkan program pencegahan dan penanggulangan AIDS.

Agung Laksono juga mengemukakan tentang penguatan kelembagaan KPA daerah yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 telah dibentuk KPA tingkat provinsi sebanyak 33 provinsi dengan surat keputusan gubernur. Pada tahun tersebut jumlah dokumen perencana penanggulangan AIDS yang dibentuk mencapai 19 buah dan tahun 2012 mencapai 28 buah.

Pada tahun 2007 sudah ada 22 Provinsi yang mengalokasikan APBD-nya dan tahun 2013 seluruh provinsi sudah mengalokasikan APBD untuk penanggulangan AIDS. Tahun 2007 daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp 37,3 miliar.

"Jika tahun 2007 baru ada 95 kabupaten/kota yang aktif dalam program penanggulangan AIDS maka tahun 2012 meningkat menjadi 196 kabupaten/kota," katanya.

Menko Kesra juga mengusulkan dua skenario penanggulangan AIDS di Indonesia. Skenario pertama adalah intervensi terbatas di mana universal acces tidak tercapai.

Skenario kedua, dengan amanat Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan AIDS Nasional atau SRAN 2010-2014 terhadap universal acces di mana 80 persen populasi kunci terjangkau oleh program yang efektif dan 60 persen populasi kunci berperilaku aman.

"Bila skenario dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, maka pada akhir tahun 2015, diharapkan kita mampu mencegah infeksi baru sebanyak 294.000 orang. Dan apabila upaya tersebut terus dilakukan maka satu juta orang lebih infeksi baru HIV dapat dicegah pada tahun 2025," katanya.

Menko Kesra menegaskan, peningkatan kemandirian penanggulangan AIDS menjadi salah satu indikator kinerja penanggulangan AIDS di Indonesia sesuai dengan amanat SRAN 2010-1014. "Kemandirian penanggulangan AIDS menjadi kunci penting dalam menjamin keberlangsungan penanggulangan AIDS di Indonesia," katanya.

Dana penanggulangan AIDS di Indonesia, terutama yang berasal dari domestik cenderung meningkat dana beberapa tahun terakhir ini, namun jumlahnya belum sebanding dengan peningkatan kebutuhan, sehingga tetap terjadi kesenjangan yang membutuhkan bantuan dari mitra internasional. Apabila dibandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan dana, untuk implementasi rencana aksi tahun 2010-2014, maka tampak masih ada kesenjangan dana yang cukup besar.

Jika melihat perkembangan alokasi pendanaan penanggulangan AIDS yang berasal dari dana domestik di tingkat kementerian dan lembaga anggota KPA nasional, menurut Agung, terdapat peningkatan yang cukup berarti. Tahun 2011 berjumlah Rp 204 miliar dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp 223 miliar dan tahun 2013 menjadi Rp 346 miliar.

Sedangkan untuk alokasi dana HIV dan AIDS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menurut Agung, belum ada perkembangan yang signifikan. Terjadi fluktuasi jumlah alokasi dana HIV dan AIDS di tingkat provinsi. Dari laporan Sekretariat KPAN, alokasi dana APBD provinsi di tahun 2007 berjumlah Rp 25 miliar dan tahun 2012 menjadi Rp 37 miliar. (Singgih BS)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7375