Odha Nyatakan Perlawanan Terhadap FTA India-Eropa
Tanggal: Friday, 12 April 2013
Topik: Narkoba


Berita Satu, 10 April 2013

Jakarta - Komunitas orang dengan HIV/AIDS (odha) dan sejumlah organisasi masyarakat yang peduli di Jakarta meminta Uni Eropa untuk mencabut klausal kekayaan intelektual dalam perjanjian perdagangan bebas dengan India.

Mereka menilai, perjanjian ini membatasi akses kebutuhan obat Antiretroviral (ARV) generik bagi komunitas odha di seluruh dunia.

Koordinator Koalisi AIDS Indonesia Aditya Wardhana mengatakan, perundingan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) antara India dan Uni Eropa (EU) yang telah berlangsung sejak 2009 akan segera ditandatangani pada bulan ini.

Perjanjian tersebut akan memuat beberapa ketentuan terkait penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya perlindungan hak paten terhadap obat-obatan esensial, seperti obat kanker, diabetes, penyakit jantung juga ARV.

ARV untuk pengobatan HIV/AIDS dalam versi generik di pasaran terjual dengan harga yang jauh dibawah harga obat paten, yang diproduksi perusahaan farmasi multinasional, meskipun dengan mutu dan keamanan yang sama.

“Kami menyatakan secara tegas perlawanan terhadap ancaman bagi akses untuk obat ARV yang ditimbulkan dari perjanjian FTA India dan Eropa,” kata Aditya dalam siaran persnya kepada media ini, di Jakarta, Rabu (10/4) sore ini.

Dia mengatakan, dengan perhatian yang telah diberikan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia beberapa klausul HAKI sudah dihilangkan dari perundingan. Sayangnya pihak EU masih memaksakan beberapa klausul lain yang akan berimplikasi kepada pembatasan akses untuk produk generik dari obat esensial tersebut.

Pembatasan ini dilakukan melalui ketentuan Intelectual Property Enforcement Measures, yang akan membatasi pemasaran obat generik.

Termasuk melakukan penyitaan obat generik dari pelabuhan atau bandara dan memusnahkannya dengan dasar klaim bahwa obat generik yang mereka sita telah melanggar hak paten tanpa harus menunggu putusan pengadilan atas klaim/gugatan yang mereka ajukan.

Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Korban Napza (FK2N) Nazarudin Latief mengatakan, ketentuan lainnya, yaitu Investment Rules yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi perusahaan farmasi multinasional bisa menuntut pemerintah India apabila mereka masih menggunakan/memberlakukan kebijakan formal dalam bentuk apapun yang dapat menghambat manfaat yang didapat perusahaan tersebut atas hak paten yang mereka miliki.

Sumber: http://www.beritasatu.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7507