Ketua Lembaga Perlindungan Anak Marah Siswi Hamil Dilarang UN
Tanggal: Monday, 29 April 2013
Topik: Narkoba


Berita Satu, 26 April 2013

Kupang - Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Veronika Atta, S.H, M.Hum, marah berat karena siswi yang hamil disaat masih sekolah dilarang ikut ujian nasional (UN) dan dikeluarkan dari sekolah.

Kebijakan tersebut telah menghancurkankan masa depan siswi berinisial JS di SMAN 2 Kabupaten Sumba Timur dan UN salah satu siswi SMA Swasta di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tidak dapat mengikuti US/UN dan terancam tidak bisa menyelesaikan studinya di tingkat SLTA.

"Tidak ada siswi yang bercita-cita ingin hamil saat masih sekolah. Jikapun ada, siswi itu tetap memperoleh hak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Perda NTT No. 7/2012 tentang Perlindungan Anak," kata Veronika, kepada SP melalui telepon genggamnya di Kupang, Jumat (26/4).

Menurut Veronika Atta, Pasal 31 Perda NTT No. 7/2012 yang menyebutkan, "Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, kata Veronika Atta.

Veronika Atta, menyebut makna pasal itu bahwa anak usia sekolah atau yang masih bersekolah dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan meskipun mereka diperhadapkan dengan hukum atau mengalami kehamilan atau melahirkan di luar nikah atau menjadi korban HIV/AIDS.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dikebiri dengan alasan ada peraturan sekolah. Namun tanggal 23 Februari 2013, JS di Sumba Timur dikeluarkan dari sekolahnya (SMAN 2 Waingapu) dengan alasan hamil dan melahirkan di luar nikah dan tidak mengikuti KBM selama 6 bulan.

Akibatnya kebijakan itu, JS tidak bisa mengikuti US/UN dan terancam tidak bisa menyelesaikan studinya di tingkat SLTA. Hal yang sama juga dialami oleh salah satu siswi di SLTA di TTU, juga tidak mengikuti UN karena hamil.

"Padahal JS tetap bersekolah, dan sudah mengikuti ujian semester I (ganjil) serta try out dan sudah terdaftar sebagai peserta US/ UN tahun 2012/2013 dengan nomor ujian 12-002-050-7," jelas Veronika Atta.

JS bersama orangtua didampingi LPA Sumtim dan LPA NTT sudah menemui dan bersurat kepada Kepala SMAN 2 Waingapu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Sumba Timur dan Bupati Sumtim serta Komisi C DPRD setempat. Namun pihak sekolah tetap bersikeras mengeluarkan JS.

"Hal ini menunjukkan bahwa sekolah, pemerintah dan DPRD tidak responsif terhadap hak anak. Kami sangat menyesalkan atas kebijakan yang merugikan hak anak yang membutuhkan pendidikan demi kehidupan masa depannya. Kita sangat disayangkan masalah tersebut," kata Veronika.

Veronika Atta, menambahkan, "Kami berharap Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Dinas PPO Provinsi NTT dan DPRD NTT serta pihak terkait lainnya di tingkat Pemerintah Pusat agar merespons kasus JS dan UN itu," tambah Veronika.

Kepala Dinas PPO Provinsi NTT, Klemens Meba, menjelaskan, kami sangat kesal terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pihak sekolah. “Mengangenai kasus itu dari Dinas telah berupayah dan membuat rekomendasi untuk JS siswa SMAN 2 Waingapu dapat mengikuti US/UN. Namun pejabat di daerah itu tidak merenspons. Kata Klemens Meba.

Klemens Meba, mengatakan, Dinas PPO Provinsi berniat untuk memanggil dinas PPO Kabupaten Sumba Timur untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan masalah tersebut sehingga siswa itu dapat mengikuti Ujian susulan. Hal yang sama juga untuk di kabupaten TTU, kata Klemens Meba.

Sumber: http://www.beritasatu.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7557