Dituduh Korupsi, KPA Kediri Boikot Jual Kondom
Tanggal: Thursday, 23 May 2013
Topik: Narkoba


TEMPO.CO, 22 Mei 2013

Kediri - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kediri memboikot pembagian kondom kepada masyarakat. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk protes terhadap Kepolisian Resor Kediri yang menyelidiki dugaan korupsi dalam program kondom gratis oleh outlet kondom binaan KPA.

Sekretaris KPA Kabupaten Kediri Bambang Wahyu mengatakan seluruh outlet yang menjual kondom di Kediri mulai hari ini sepakat menghentikan penjualan kondom. Outlet-outlet ini tersebar di seluruh lokalisasi, kafe, hotel, tempat karaoke, dan sejumlah lokasi rawan penularan penyakit seksual yang melayani pria hidung belang. "Daripada dituduh korupsi, lebih baik tidak jualan," kata Bambang, Rabu 22 Mei 2013.

Para penjual kondom ini, menurut Bambang mengaku resah setelah mendengar kegiatan mereka diperiksa polisi. Polisi menduga pemilik outlet yang bernaung di bawah koordinasi KPA Kediri melakukan penjualan kondom yang seharusnya dibagikan gratis kepada masyarakat.

Sejak tahun 2011, Kabupaten Kediri menjadi salah satu dari 10 daerah yang menerima distribusi kondom cuma-cuma dari KPA Nasional untuk dibagikan kepada masyarakat beresiko tinggi. Ini karena jumlah penderita HIV/AIDS di kabupaten ini telah mencapai 471 orang per tahun 2013.

Untuk menekan angka itu, KPA Kediri mendapat program mendirikan outlet penyedia kondom di daerah rawan. Sesuai peruntukannya, kondom itu memang tidak dijual alias diberikan gratis kepada pria hidung belang.

Namun dalam pelaksanaannya, pemilik outlet menjual kondom itu sebesar Rp 300-500 per biji. Bambang berdalih uang itu untuk pengganti biaya distribusi kondom dari kantor KPA ke outlet. Harga itu jauh lebih murah dibanding harga kondum pabrikan yang mencapai Rp 5.000 per buah. "Selain itu kalau dibagi gratis masyarakat akan meragukan kualitas kondom," kata Bambang.

Praktik tersebut menurut dia masih diperbolehkan dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Proyek yang ditetapkan KPA Nasional. Dalam salah satu klausul pemilik outlet diperbolehkan menarik biaya untuk distribusinya. Sebab pemerintah tidak menyediakan budget apapun untuk program ini.

Polisi yang menangkap adanya dugaan praktik penjualan di atas ketentuan berancang-ancang melakukan penyidikan. Apalagi beberapa outlet diketahui menjual kondom hingga Rp 1.000 per buah. "Kami masih mempelajarinya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Ajun Komisaris Edy Herwianto.

Koordinator KPA Nasional wilayah Indonesia Timur Setyo Wasono menyayangkan penyidikan polisi tersebut. Sebagai institusi yang sekaligus anggota KPA, seharusnya polisi cukup mengingatkan jika ada kesalahan penerapan. Apalagi polisi cukup tahu kesulitan biaya petugas KPA di lapangan. "Jika outlet memboikot, resiko penularan HIV akan meningkat," katanya.

Sumber: http://www.tempo.co




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7630