Masyarakat Sehat Tanpa Narkoba
Tanggal: Tuesday, 25 June 2013
Topik: Narkoba


Suara Merdeka, 25 Juni 2013

"Dengan memenjarakan pemakai narkoba berarti kita mengabaikan mereka dari kesempatan memperoleh pengobatan"

KETERWUJUDAN masyarakat yang sehat tanpa narkoba menjadi idaman semua negara. Itulah sebabnya peringatan Hari Antinarkoba Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2013 mengambil tema ’’Global Action for Healthy Communities without Drugs’’. Agaknya semua negara prihatin atas pandemi penyalahgunaan narkoba. Tidak dapat dimungkiri bahwa penyalahgunaan narkoba menjadi masalah serius dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Narkoba memberikan dampak buruk bagi kesehatan mengingat beberapa penyakit menular pun menyebar lewat narkoba. Pengguna narkoba suntik (penasun, atau injecting drug user-IDU) merupakan kelompok sangat berisiko terhadap penularan HIV/ AIDS juga hepatisis B dan C. Belum lagi kemenurunan kemampuan kognitif, gangguan hati, ginjal, dan paru-paru, serta infeksi menular seksual, bahkan gangguan jiwa.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Universitas Indonesia (2011) menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,2% atau sekitar 4,7 juta jiwa dari total penduduk berusia 10-59 tahun. Diprediksi tahun 2015 meningkat menjadi 2,8% atau sekitar 5,1 juta jiwa padahal tahun itu kita mencanangkan ’’Indonesia Bebas Narkoba 2015’’.

Survei terpadu biologi dan perilaku yang terkait dengan prevalensi HIV di Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya (2007) menunjukkan sekitar 43-56% penasun terinfeksi HIV. Sementara pada survei terkait penasun dan HIV menunjukkan 20-75% kelompok penasun berhubungan seks tidak aman dengan pekerja seks komersial (2002). Survei serupa menunjukkan 10% penasun menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial (2004).

Ketidaktahuan masyarakat, terutama generasi muda, akan eratnya hubungan narkoba dengan kualitas kesehatan, hendaknya menjadi perhatian serius. Riset Kesehatan Dasar 2007 menunjukkan bahwa hanya 44,4% penduduk sudah pernah mendengar tentang HIV/ AIDS. Sementara 13,9% di antaranya berpengetahuan benar tentang penularan HIV/ AIDS dan baru 49,3% berpengetahuan benar tentang pencegahan.

Upaya pencegahan primer berupa promosi kesehatan tentang bagaimana mencegah dan mengetahui proses penularan HIV/ AIDS lewat narkoba perlu dilakukan secara intensif. Juga penyakit lain sebagai efek penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, diperlukan penyuluh berkualitas dari berbagai institusi, seperti kesehatan, kepolisian, ataupun badan penanggulangan narkotika.

Terapi Rumatan

Upaya ini guna melindungi masyarakat yang sehat sehingga mereka lebih dini mengenal bahaya penggunaan narkoba, terutama yang berhubungan dengan kualitas kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan lain, bagi pengguna perlu terus ditangani. Pergeseran paradigma penanganan ketergantungan narkotika dimungkinkan terjadi seiring dengan diperkenalkannya PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Kriminalisasi terhadap pemakai atau pengguna narkotika yang selama ini terjadi akan ditoleransi. Hal itu mengingat sebagian besar kasus dalam kategori pemakai atau pecandu merupakan korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya menderita sakit. Atas realitas itu, selayaknya pemerintah segera memberikan layanan kesehatan, bukan justru memenjarakan.

Dengan memenjarakan berarti kita mengabaikan mereka dari kesempatan memperoleh perawatan dan pengobatan. Sekali lagi, stigmatisasi dan marginalisasi akan menjadikan mereka sulit dijangkau, bahkan merasa terbuang dalam ketakutan. Mereka butuh dukungan dan pelayanan. Bentuk nyata pelayanan ini adalah program terapi rumatan metadon (PTRM), yaitu pengalihan penggunaan narkoba suntik (semisal heroin) ke obat lain yang lebih aman.

Upaya pelayanan kesehatan yang lebih spesifik bagi pengguna narkoba suntik (penasun) bisa dilakukan di klinik voluntary counseling and testing (VCT) yang khusus menangani HIV/ AIDS. Klinik ini merupakan pintu masuk dan satu-satunya institusi yang berhak menangani. Penasun yang secara sukarela berkunjung ke klinik itu akan mendapatkan konseling dan pemeriksaan HIV. Bahkan bila hasil pemeriksaan menunjukkan positif HIV, mereka berhak mendapat perawatan dan pengobatan gratis. (10)

— Awaluddin Abdussalam, alumnus Prodi Magister Epidemiologi Undip, Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes

Sumber: http://www.suaramerdeka.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7692