Kasus HIV/AIDS : Pemerintah Kurang Perhatikan ODHA, Ada Petugas Ogah-Ogahan Laya
Tanggal: Tuesday, 02 July 2013
Topik: HIV/AIDS


Solo Pos, 01 Juli 2013

WONOGIRI — Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Wonogiri menyoroti tak berimbangnya pemahaman masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS dengan kasus baru orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Hal itu diakui tak terpisahkan dari masih terasa kurangnya perhatian pemerintah terhadap penderita HIV/AIDS.

Pernyataan itu dikemukakan Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan DKK Wonogiri, Suprio Heryanto, mewakili Kepala DKK Wonogiri Widodo, kepada wartawan, Jumat (28/6/2013), terkait temuan 17 kasus baru ODHA di wilayah kerjanya sejak awal tahun hingga Juni 2013 ini. Berdasarkan penelusurannya, ke-17 kasus baru ODHA itu merupakan “kasus impor”.

Kasus impor yang disebut oleh Suprio Heryanto adalah kala pengidap HIV/AIDS tertular di perantauan ia mudik ke Wonogiri lalu terdata sebagai kasus baru di kampung halaman. Namun selanjutnya muncul kasus domestik karena setelah pulang ke Wonogiri dalam keadaan terinfeksi HIV/AIDS, para perantau yang semula bekerja di luar kota itu lalu menularkan virus itu kepada para istri.

Kondisi yang menyebabkan angka ODHA di Wonogiri terus tumbuh itu, diakuinya tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. Bahkan, aku dia, pandangan sebelah mata terhadap ODHA kerap pula datang dari tenaga kesehatan.

“Saat ini, masih ada petugas kesehatan yang ogah-ogahan melayani pasien yang terinfeksi HIV/AIDS ini. Padahal, mereka tahu bagaimana cara penularan HIV/AIDS. Alat makan yang dipakai bersama dan toilet bersama tidak akan menularkan penyakit tersebut. Kami harap, mereka jangan membeda-bedakan pelayanan,” imbuhnya.

Di sisi lain, menurut Supriyo, kurangnya perhatian pemerintah terhadap penderita HIV/AIDS juga masih terasa. Sebab, mayoritas penderita tidak memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda sehingga beban mereka bertambah berat. Sedangkan bantuan dari APBD setiap tahunnya hanya Rp500.000/orang untuk biaya transportasi berobat ke rumah sakit.

Sementara Direktur RSUD dr Soediran Mangun Sumarso, Setyorini, mengatakan RSUD telah melayani penderita HIV/AIDS di bagian VCT. Namun, masih sebatas konsultasi dan pemantauan pengobatan. “Kalau pengambilan obat harus tetap ke RSUD dr Moewardi. Sebab, provinsi telah menunjuk rumah sakit tertentu untuk pelayanan obat gratis bagi penderita HIV/AIDS. Rumah sakit tersebut juga harus tipe A. Sedangkan RSUD Wonogiri masuk tipe B,” katanya saat dihubungi Espos, Minggu.

Terkait jumlah pasien yang memeriksakan diri ke VCT di RSUD, lanjut dia, tidak bisa dihitung secara pasti. Menurutnya, pasien tersebut tidak datang setiap hari, mayoritas berkonsultasi secara psikologis dan saat ada penyakit yang menyertainya yang bisa mengganggu daya tahan tubuhnya.

Sumber: http://www.solopos.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7720