Atasi Perdagangan Anak, Bupati Jembrana Kerahkan Dinas Terkait
Tanggal: Thursday, 18 July 2013
Topik: Narkoba


Metrotvnews.com, 17 Juli 2013

Negara: Persoalan HIV/AIDS dan perdagangan anak yang belakangan ini menerpa Kabupaten Jembrana, Bali, membuat bupati Jembrana I Putu Artha gerah.

Untuk menunjukkan bukti keseriusan dalam menangani kedua persoalan tersebut, Artha langsung memerintahkan sejumlah dinas untuk mencegah dan meminimalisasi peluang terjadinya kasus tersebut.

Dinas dan kantor yang diberi tugas itu antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik banglinmaspol, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kantor Polisi Pamong Praja untuk pengawasan dan penindakan.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diberikan tugas memantau tingkat perkembangan penderita HIV/AIDS sekaligus dalam pencegahannya melalui penyuluhan-penyuluhan.

Sementara Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lebih banyak melakukan pendekatan dan pengawasan agar anak-anak tidak terjerumus pada kasus perdagangan anak. Pendekatan ini juga termasuk memberikan pemahaman pada orang tua dan keluarga terhadap bahaya memperkejakan anak di bawah umur.

Dalam hal ini, Bupati Artha juga telah memerintahkan kepada Dinas Nakertrans untuk mendata dan mengumpulkan para pemilik usaha dan investor di Jembrana, untuk melarang keras memperkerjakan anak-anak di bawah umur.

“Kita tegas melarang hal itu , Dinas Nakertrans wajib mengingatkan para pengusaha dan ada sanksi yang tegas bila melanggar, “ tegas Artha, di Jembrana, Rabu (17/7).

Namun Artha juga mengakui dalam berbagai langkah yang dilakukannya masih mengalami kendala. Diantaranya semangat untuk memberantas perdagangan anak misalnya, juga akan sia-sia apabila niat baik ini tidak didukung oleh orang tua korban sendiri.

“Pada beberapa kasus dengan alasan ekonomi, orang tuanya sendiri justru merestui anaknya dipekerjakan tanpa memperhitungkan bahaya ke depan dan masa depan anak itu sendiri. Hal ini membuat miris kita semua, “papar Artha.

Hambatan lain, kata Artha, Pemkab tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran itu. Karena itu Artha sangat berharap dengan akan segera disahkan dan diberlakukannya Peraturan daerah (perda) tentang Human Trafficking, pemerintahnya nanti dipastikan lebih memiliki taring untuk bertindak mengatasi masalah ini.

“Dengan nanti adanya payung berupa Perda ini kami akan intensifkan pemeriksaan kepada pihak maupun pengusaha yang terbukti melakukan human trafficking. Ini berlaku baik bagi orang lokal maupun investor asing,“ tegas Artha.

Karena itu Artha menghimbau kepada semua pihak pemangku kepentingan seperti desa adat, desa dinas , sekolah dan lembaga pemerhati anak lainnya untuk bersama-sama memperhatikan persoalan ini.

“HIV/AIDS dan human trafficking ini saling berkaitan dan bisa kita cegah apabila ada perhatian bersama , tidak sendiri-sendiri,” ujarnya. (Ruta Suryana)

Sumber: http://www.metrotvnews.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7759