HIV/AIDS Jangkiti Warga Berusia 23-34 Tahun
Tanggal: Thursday, 22 August 2013
Topik: HIV/AIDS


Pontianak Post, 21 Agustus 2013

SAMBAS – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sambas menggelar pertemuan membahas laporan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, periode Januari – Juli 2013. Pertemuan dipusatkan di Aula Kantor PKBI Kabupaten Sambas, Selasa (20/8), dengan dibuka kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Sambas, I Ketut Sukarja.

Saat membacakan sambutan Wakil Bupati (Wabup) Sambas selaku Ketua Pelaksana KPA Kabupaten Sambas, Kadis Kesehatan menyebutkan bahwa di Bumi Terpikat Terigas ini, isu strategis, terutama kasus HIV/AIDS, masih tetap harus menjadi perhatian penting para pemangku kepentingan di kabupaten ini.

“Jumlah kasus secara kumulatif dari tahun 2000 sampai Bulan Mei 2013 berjumlah 235 kasus, dengan kasus HIV sebanyak 152 kasus, dan AIDS sebanyak 83 kasus,” ulas dia. Dipaparkan Ketut, dari jumlah tersebut, yang telah meninggal dunia mencapai 75 orang, dan yang bertahan hidup sebanyak 160 orang. Faktor risiko terbesar, menurut dia, dari hubungan seks heteroseksual sebanyak 130 kasus, di mana faktor usia terbanyak antara 25 tahun hingga 34 tahun, sebanyak 111 kasus. “Upaya mengatasi epidemi HIV dan AIDS ini hanya akan berhasil bila semua komponen masyarakat bersatu, dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, dengan didukung penuh komitmen yang tinggi dan kepemimpinan yang baik dari pemerintah,” ungkap Ketut.

Agenda pertemuan KPA Kabupaten Sambas tersebut di antaranya membahas isu dan usulan-usulan strategis, terkait peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS ke depan, maupun membahas capaian program yang telah ditempuh. Pemerintah, kata dia, melalui Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), telah mengeluarkan instruksi nomor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, pada 3 Mei lalu. Dalam instruksi tersebut, dikatakan dia bahwa Mendagri telah memerintahkan kepada pemerintah daerah, agar membuktikan komitmen nyata mereka dalam mencegah penularan, mengurangi penderita, dan mengantisipasi dampak sosial dan ekonomis, termasuk epidemi HIV dan AIDS di daerah. Para gubernur, bupati, dan wali kota, ditambahkan Ketut, dimintai oleh Mendagri, agar segera membentuk Komisi Penanggulangan AIDS dan memimpin langsung KPA di daerah.

“Pada instruksi tersebut, mulai asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat, untuk mengusulkan segera program pengurangan penderita, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah kepada sekretaris daerah, satuan polisi pamong praja diminta terlibat langsung dalam upaya penanggulangan itu, sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 33.1/2803/SJ tanggal 24 Juli 2012 dan rencana aksi daerah,” tegasnya.

Dijelaskan Mantan Kepala Puskesmas Semparuk ini, para camat, lurah, atau kepala desa, hingga kepala RT/RW dan posyandu, diminta agar memberdayakan lembaga kemasyarakatan dan LSM Perduli AIDS secara intensif, untuk melaksanakan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan hal tersebut, melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat, dengan tiga kegiatan masyarakat. Tiga kegiatan yang dimaksud dia seperti identifikasi potensi risiko penularan HIV di wilayah masing-masing. Kemudian, dia menambahkan, melaksanakan edukasi dan fasilitasi masyarakat ke pelayanan minimal ke layanan HIV testing, serta konseling, dan upaya terakhir adalah menjaga ketenangan tanpa stigma dan diskriminasi. (har)

Sumber: http://www.pontianakpost.com




[ Home | Indeks Kliping ]

Berita ini dari Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community
http://www.aids-ina.org
URL berita ini adalah:
http://www.aids-ina.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7823