Komunitas AIDS Indonesia - Indonesian AIDS Community

1.892 Warga Riau Terinfeksi HIV/AIDS

2013-05-24T16:09:06+07:00

Sedikitnya, 1.892 warga Riau terinfeksi HIV/AIDS. Jumlah tersebut sesuai teori gunung es, masih banyak yang belum terdata.

Riauterkini, 23 Mei 2013

PEKANBARU - Ketua Komisi Penanggulangan AIDS(KPA) Riau, Mursal Amir Kamis (23/5/13) mengatakan bahwa saat ini, sedikitnya 1.892 warga Riau terinfeksi HIV/Aids.

Dari jumlah itu, tambahnya, 1.030 diantaranya baru menderita Human Immunedeficiency Virus (HIV). Sisanya sebanyak 862 sudah berada di tahap lanjut, Acquired Immunedeficiency Symdrome (Aids).

"Jumlah tersebut masih belum semua terdata. Karena banyak orang yang berada di wilayah rawan tertular HIV/Aids enggan memeriksakan diri. Sehingga ibarat teori gunung es, hanya permukaannya saja yang nampak," terangnya.

Ratusan Pengusaha Riau Terjangkit HIV/AIDS

2013-05-24T16:04:12+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, 23 Mei 2013

PEKANBARU -- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau menyatakan ratusan pelaku usaha di daerah itu terdaftar sebagai Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) selain juga ada kalangan ibu rumah tangga serta ragam kalangan lainnya.

"Secara kumulatif, pertumbuhan virus HIV dan AIDS di Riau terus meningkat atau bertambah jumlahnya. Hasil laporan Dinas Kesehatan yang diterima oleh KPA, kata Mursal, peringkat tertinggi penderita HIV/AIDS adalah kalangan karyawan swasta, termasuk pengusaha," kata Sekretaris KPA Riau dr Mursal Amir kepada pers di Pekanbaru, Kamis (23/5).

Kemudian, kata dia, disusul dengan kalangan ibu rumah tangga dengan jumlah yang cukup berimbang. Totalnya, papar Mursal, penderita HIV/AIDS atau ODHA di Riau mencapai 1.892 orang, dimana sekitar 1.030 diantaranya masih tergolong HIV dan selebihnya atau sekitar 862 adalah penderita AIDS.

Mursal menjelaskan, tingginya tingkat penyebaran virus HIV/AIDS di Riau disebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mawas diri. Hal itu menurut dia, dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) serta tingkat pergaulan bebas yang terus meningkat signifikan.

Memang, demikian Mursal, kalau diambil perbandingan tahun ini dengan tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan ODHA terbilang menurun. "Namun laporan itu tidak seutuhnya benar dan akurat karena masih minimnya kesadaran ODHA untuk melaporkan kasus yang dialaminya ke KPA atau Dinas Kesehatan," katanya.

Sangat dimungkinkan, kata dia, penderita setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun hanya sebagian kecil dari mereka yang bersedia untuk menjalani pengobatan di rumah sakit pemerintah. "Alhasil, mereka juga tidak terdaftar di KPA dan kami hanya bisa memberikan data secara keseluruhan hingga saat ini," katanya.

Ratusan Pengusaha di Riau Terjangkit HIV

2013-05-24T15:59:29+07:00

Metrotvnews.com, 23 Mei 2013

Pekanbaru: Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau menyatakan ratusan pengusaha di Riau terdaftar sebagai orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).

Virus human immunodeficiency virus (HIV) dan acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) ditemukan pula di kalangan ibu rumah tangga dan karyawan swasta.

"Secara kumulatif, pertumbuhan virus HIV dan AIDS di Riau terus meningkat atau bertambah jumlahnya," ungkap Sekretaris KPA Riau dr Mursal Amir di Pekanbaru, Kamis (23/5).

Hasil laporan Dinas Kesehatan yang diterima KPA menunjukkan peringkat tertinggi penderita HIV/AIDS adalah karyawan swasta dan pengusaha. Setelah itu disusul oleh ibu rumah tangga.

Menurut Mursal, jumlah penderita ODHA di Riau mencapai 1.892 orang. 1.030 dari 1.892 masih tergolong HIV dan sisanya, 862, merupakan penderita AIDS.

Mursal menjelaskan, tingginya tingkat penyebaran virus HIV/AIDS di Riau disebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mawas diri. Hal itu menurut dia, dibuktikan dengan masih banyaknya pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) serta tingkat pergaulan bebas yang meningkat signifikan.

Meski demikian, jika dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan ODHA pada tahun ini menurun. "Namun laporan itu tidak seutuhnya benar dan akurat karena masih minimnya kesadaran ODHA untuk melaporkan kasus yang dialaminya ke KPA atau Dinas Kesehatan," ujarnya.

Ia berpendapat walaupun jumlah penderita meningkat, ada kemungkinan hanya sebagian kecil yang bersedia menjalani pengobatan di rumah sakit pemerintah.

"Alhasil, mereka juga tidak terdaftar di KPA dan kami hanya bisa memberikan data secara keseluruhan hingga saat ini," tuturnya.

Menurut Mursal, untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan jenis HIV dan AIDS dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dan ragam kalangan.

Sepuluh Persen Penduduk Ciamis Diduga Idap HIV

2013-05-23T11:32:29+07:00

TRIBUNNEWS.COM, 23 Mei 2013

CIAMIS - Sejak klinik Galuh Medika di RSU Ciamis dibuka, hanya ada 10 pasien terduga HIV yang berobat ke klinik khusus untuk pasien penderita HIV/AIDS tersebut. Dari 10 pasien yang pernah dan sedang ditangani di klinik Galuh Medika, 8 orang positip mengidap HIV.

"Dari 8 pasien yang positip mengidap HIV tersebut, lima orang masih rutin berobat di Galuh Medika dan dua orang dirujuk ke RSHS. Sementara seorang lagi drop out dengan alasan domisilinya jauh dari RSU Ciamis," ujar salah seorang konselor HIV/AIDS yang juga pengelola klinik Galuh Medika, dr Ramdhan Fasya, Selasa (21/5/2013).

Ditemui seusai pertemuan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Ciamis di Sekretariat PPNI Ciamis, Ramdhan mengatakan kedelapan penderita HIV yang ditangani klinik Galuh Medika, awalnya merupakan pasien yang menjalani rawat inap di ruang perawatan RSU Ciamis yang kemudian diketahui sebagai pasien pengidap HIV.

"Mereka yang ditangani klinik Galuh Medika hampir semuanya terjaring dari pasien rawat inap. Nyaris tidak ada yang datang berobat atau konsultasi dengan kesadaran sendiri," ujarnya.

Warga yang merasa sudah sudah terpapar HIV, kata Ramdhan, dapat menggunakan layanan kesehatan klinik Galuh Medika RSU Ciamis ini. Ramdhan mengatakan identitas pasien yang berobat di klinik Galuh Medika akan dirahasiakan. Penanganan pasien penderita HIV/AIDS di Klinik Galuh Medika RSU Ciamis, kata Ramdhan, tidak terbuka seperti poliklinik yang umum.

Di klinik Galuh Medika, ujar Ramdhan, penderita HIV tidak hanya mendapatkan obat gratis tetapi juga layanan CST (care support and treatment).

Menurut aktivis LSM Wisma yang peduli HIV/AIDS, sejak 2007 hingga 2013, pihaknya sudah mendampingi 43 pengidap HIV di Ciamis untuk mendapatkan pengobatan dan layanan kesehatan yang layak.

"Dua belas orang di antaranya sudah meninggal dunia. Dan 12 lainnya sampai sekarang masih rutin didampingi untuk berobat, yakni 5 orang berobat di RSU Ciamis dan lebihnya di luar Ciamis. Mereka dapat obat gratis dan hanya bayar retribusi saja," ujar seorang aktivis LSM Wisma, Yogi.

Dua belas penderita HIV yang didampingi LSM Wisma, menurut Yogi, di antaranya 5 orang perempuan. Para penderita HIV ini, kata Yogi, berasal dari kalangan rumah tangga, PSK, waria, dan adanya juga LSL (lelaki penyuka laki-laki).

Kasi Pengendalian Pemberantasan Penyakin dan Penanggulangan Bencana (P4B) Dinkes Ciamis, H Osep Hernandi SMK MKes, mengatakan di Ciamis sejak 1999-2010, terdata pengidap HIV (34 orang) dan AIDS (36 orang). Sedangkan pada 2013, ujar Osep, di Ciamias tercata 9 orang penderita HIV dan 1 penderita AIDS.

Dituduh Korupsi, KPA Kediri Boikot Jual Kondom

2013-05-23T11:29:43+07:00

TEMPO.CO, 22 Mei 2013

Kediri - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kediri memboikot pembagian kondom kepada masyarakat. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk protes terhadap Kepolisian Resor Kediri yang menyelidiki dugaan korupsi dalam program kondom gratis oleh outlet kondom binaan KPA.

Sekretaris KPA Kabupaten Kediri Bambang Wahyu mengatakan seluruh outlet yang menjual kondom di Kediri mulai hari ini sepakat menghentikan penjualan kondom. Outlet-outlet ini tersebar di seluruh lokalisasi, kafe, hotel, tempat karaoke, dan sejumlah lokasi rawan penularan penyakit seksual yang melayani pria hidung belang. "Daripada dituduh korupsi, lebih baik tidak jualan," kata Bambang, Rabu 22 Mei 2013.

Para penjual kondom ini, menurut Bambang mengaku resah setelah mendengar kegiatan mereka diperiksa polisi. Polisi menduga pemilik outlet yang bernaung di bawah koordinasi KPA Kediri melakukan penjualan kondom yang seharusnya dibagikan gratis kepada masyarakat.

Sejak tahun 2011, Kabupaten Kediri menjadi salah satu dari 10 daerah yang menerima distribusi kondom cuma-cuma dari KPA Nasional untuk dibagikan kepada masyarakat beresiko tinggi. Ini karena jumlah penderita HIV/AIDS di kabupaten ini telah mencapai 471 orang per tahun 2013.

Untuk menekan angka itu, KPA Kediri mendapat program mendirikan outlet penyedia kondom di daerah rawan. Sesuai peruntukannya, kondom itu memang tidak dijual alias diberikan gratis kepada pria hidung belang.

Namun dalam pelaksanaannya, pemilik outlet menjual kondom itu sebesar Rp 300-500 per biji. Bambang berdalih uang itu untuk pengganti biaya distribusi kondom dari kantor KPA ke outlet. Harga itu jauh lebih murah dibanding harga kondum pabrikan yang mencapai Rp 5.000 per buah. "Selain itu kalau dibagi gratis masyarakat akan meragukan kualitas kondom," kata Bambang.

Praktik tersebut menurut dia masih diperbolehkan dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Proyek yang ditetapkan KPA Nasional. Dalam salah satu klausul pemilik outlet diperbolehkan menarik biaya untuk distribusinya. Sebab pemerintah tidak menyediakan budget apapun untuk program ini.

Polisi yang menangkap adanya dugaan praktik penjualan di atas ketentuan berancang-ancang melakukan penyidikan. Apalagi beberapa outlet diketahui menjual kondom hingga Rp 1.000 per buah. "Kami masih mempelajarinya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Ajun Komisaris Edy Herwianto.

Polisi Usut Dugaan Kasus Korupsi Kondom di Kediri

2013-05-23T11:25:55+07:00

TRIBUNNEWS.COM, 22 Mei 2013

KEDIRI - Polres Kediri, Jawa Timur mengusut penyimpangan kasus dugaan peredaran kondom di lokalisasi.

Karena kondom gratis itu diperjualbelikan kepada konsumen lokalisasi.

Namun pengusutan itu mendapat reaksi dari para pegiat pokja lokalisasi. Dua pokja yang telah diperiksa dari lokalisasi Gedangsewu dan Bolodewo.

"Saya sudah dipanggil sekali untuk dimintai keterangan serta dimintai buku catatan penjualan kondom," ungkap Sholeh, dari Pokja Bolodewo kepada Surya Online (Tribunnews.com Network), Rabu (22/5/2013).

Dijelaskan Sholeh, penyidik Polres Kediri sudah dua minggu ini menangani kasus tersebut. Menyusul penyidikan itu membuat resah para pengurus pokja yang lain.

Para pengurus pokja lokalisasi kemudian menggelar pertemuan bersama dengan KPA Kabupaten Kediri membahas masalah tersebut.

Kondom gratis tersebut memang didistribusikan KPA Kabupaten Kediri ke lokalisasi untuk mencegah berkembangkan penyakit infeksi menular seksual (IMS) serta virus HIV/Aids.

Aktivis HIV/AIDS Kediri Mogok Bagikan Kondom

2013-05-23T11:23:13+07:00

KOMPAS.com, 22 Mei 2013

KEDIRI - Para aktivis sosial yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mogok membagikan kondom bantuan pada seluruh eks lokalisasi maupun outlet-outlet di tempat berrisiko tinggi penularan HIV/ADIS, Rabu (22/5/2013).

Selain mogok membagikan kondom, para relawan yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja) di bawah naungan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) itu juga beramai-ramai mengembalikan sisa jatah alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan kepada KPAD setempat.

Sanusi, perwakilan relawan mengatakan, aksi itu sebagai bentuk protes terhadap langkah kepolisian Kabupaten Kediri yang tengah menyelidiki dugaan pelanggaran aturan atas biaya distribusi kondom bantuan kepada masyarakat.

"Kepolisian mempermasalahkan biaya Rp 1.000 yang dibebankan pada tiap kondom," kata Sanusi.

Padahal, kata Sanusi, biaya itu tidak menjadi masalah karena sudah sesuai kesepakatan masing-masing outlet maupun pihak KPAD. Kesepakatan itu menurutnya juga dibuat berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh KPA Nasional tentang penentuan harga yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Ia menambahkan, dalam ketentuan itu tertera biaya per kondom Rp 500 atau disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Kelebihan biaya itu, menurutnya, juga diperuntukkan sebagai dana operasional outlet mengingat tidak adanya budget khusus untuk pembiayaan outlet itu.

"Dari sini seharusnya tidak ada masalah," katanya.

Tindakan kepolisian yang mengusut masalah biaya kondom sejak Maret lalu itu, menurut Sanusi, membuat para relawan, terutama pengelola outlet-outlet yang dititipi kondom resah karena diperiksa polisi. Sehingga mereka sepakat untuk melakukan pemogokan ini.

"Mereka yang minoritas itu telah bekerja secara sukarela, kini menjadi khawatir dan takut karena berurusan dengan kepolisian. Dari semua daerah di Indonesia, hanya kepolisian Kediri yang seperti ini," kata Sanusi.

Sanusi menyayangkan sikap kepolisian Kediri. Apalagi, kata Sanusi, selama ini kepolisian juga sama-sama menjadi anggota tim penanggulangan penyakit HIV/AIDS sejak tahun 2007 silam.

"Kalau ini salah, kepolisian juga harus ikut tanggung jawab," tandasnya.

Mengenal SS dan Ajak Sosialisasi Tentang HIV/AIDS

2013-05-23T11:19:43+07:00

Suarasurabaya.net, 22 Mei 2013

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Yayasan Kemasyarakatan yang ada di Kota Surabaya, Rabu (22/5/2013) melakukan kunjungan di Suara Surabaya Media (SS Media).

Ada 3 perwakilan yayasan yang datang, untuk mengenal SS Media lebih jauh. "Rencana ada 5 yayasan yang datang, tapi akhirnya hanya 3 yayasan yang bisa bergabung untuk datang dan mengenal SS lebih jauh, " kata Amir koordinator sekaligus Media Official kunjungan media ke SS Media.

Yayasan yang datang antara lain yayasan Orbit (LSM yang menangani pencandu narkoba dan korban HIV/AIDS), yayasan Perwakos (Persatuan Waria Kota Surabaya), yayasan Genta Surabaya (yayasan yang melakukan pendampingan lokalisasi ).

Kunjungan kali ini dimaksudkan untuk mengenal SS Media lebih dalam, dan untuk sharing sekaligus kerjasama dalam sosialisasi seputar permasalahan HIV/Aids di Surabaya.

"Ingin sharing dengan teman-teman media sekaligus ingin sosialisasi, karena selama ini populasi kunci seperti PSK, pecandu narkoba, waria, jumlah mereka stagnan bisa diatasi, justru angka pengidap HIV aids di luar itu terus meningkat, tertinggi didominasi ibu rumah tangga," jelas Amir kepada suarasurabaya.net.

Kunjungan dari beberapa yayasan di Surabaya disambut hangat oleh Eddy Prastyo Manager New Media. "Suatu kehormatan teman-teman datang ke sini, menyempatkan waktu untuk mengenal lebih jauh SS Media," kata dia

Eddy menambahkan, hubungan seperti ini harus selalu dipupuk, agar hubungan simbiosis mutualisme terjalin dengan baik.

Tiga yayasan itu juga mendapat kesempatan untuk masuk ke ruang kerja New Media, bahkan mendapatkan kesempatan untuk merasakan on air di ruang Gate Keeper Radio Suara Surabaya.

Minim Tenaga, Dokter di Lapas Cirebon Kewalahan

2013-05-23T11:16:27+07:00

Liputan6.com, 22 Mei 2013

Kelebihan kapasitas penjara membuat dokter yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (Lapasustik) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merasa kewalahan. Apalagi penyakit yang mendominasi napi (narapidana) adalah HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB).

"Persoalan HIV/AIDS menjadi fokus penanganan di Lapasustik. Maklum, sebagian besar pemakai narkoba, khususnya yang menggunakan jarum suntik rentan terpapar narkoba," ujar salah seorang tenaga medis yang bertugas di lapas, dr. Pepen Zaelan saat ditemui Liputan6.com di kantornya, seperti ditulis Rabu (22/5/2013).

Menurutnya saat ini lapas sangat kewalahan menangani pasien karena kapasitas sudah melampaui batas. Yang seharusnya diisi 460 napi, diisi 920 napi. "Sedangkan dokter cuma ada 2 orang, Perawat 3, dan dokter gigi 1 orang. Ini memengaruhi pelayanan. Apalagi TB dan HIV/AIDS. Semua ditangani di satu poliklinik kecil. Kita kewalahan. Disini setidaknya butuh 3 orang dokter umum, 2 dokter gigi, dan beberapa perawat," jelasnya.

Hingga saat ini, menurut Zaenal, ada 36 kasus HIV positif, 3 kasus AIDS, dan 8 pasien Tuberkulosis (TB) ditemukan di lapas.

Penghuni LP Narkoba Cirebon Rutin Cek Kesehatan

2013-05-22T11:59:39+07:00

TRIBUNNEWS.COM, 22 Mei 2013

CIREBON - Dari 927 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika Cirebon, sebanyak 38 orang d iantaranya mengidap HIV/ AIDS, tiga diantaranya AIDS.

"Sudah dilakukan theraphi kepada 11 orang dan untuk mengetahui atau memastikan penderita kita selalu melakukan skrining massal," tutur Kepala LP Narkotika Cirebon Anas kepada rombongan press tour Kementerian Kesehatan, Selasa (21/5/2013).

Sesuai dengan aturan baku, setiap ada orang baru yang masuk ke LP menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisinya apakah berstatus HIV AIDS atau Tuberkolosis (TB).

Untuk masalah ini, LP telah mengandeng LSM yang peduli terhadap ODHA yang selalu datang untuk melakukan pemeriksaan ataupun melakukan penyuluhan.

"Meski poliklinik sederhana tetap kami melakukan upaya preventif dengan adakan penyuluhan, morning meeting tiap blok. Kita ingin tahu masalah. Penyuluhan kehiatan sebaya seminggu 2 kali. Kita juga membentuk pendamping minum obat untuk TB," katanya.

PBB: Kematian akibat AIDS Menurun, Pengobatan Meningkat di Afrika

2013-05-22T11:55:00+07:00

Kompas, 22 Mei 2013

Laporan terbaru PBB mengatakan kematian akibat AIDS di Afrika menurun, sementara jumlah orang Afrika yang mendapat pengobatan untuk HIV – virus penyebab AIDS – terus meningkat.

Laporan oleh Program Gabungan PBB Untuk HIV/AIDS mengatakan jumlah orang di Afrika yang mendapat obat-obat anti-retroviral naik dari hampir satu juta tahun 2005 menjadi lebih dari tujuh juta orang tahun lalu.

Mereka mengatakan kematian akibat AIDS turun hampir sepertiga dalam periode tersebut, dan jumlah pengidap HIV baru juga menurun.

Banyak negara di Afrika telah mengambil berbagai langkah dalam satu dekade ini guna memastikan para pengidap HIV mendapat akses ke pengobatan.

Laporan itu, yang dirilis Selasa, mengatakan Afrika masih mengalami wabah HIV paling parah dibanding kawasan-kawasan lain di dunia. Dikatakan, hampir 70 persen pengidap HIV di dunia tinggal di benua itu.

Penderita HIV/AIDS di Magelang Capai 49 Orang

2013-05-22T11:48:52+07:00

Suaramerdeka.com, 21 Mei 2013

MAGELANG - Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Magelang saat ini mencapai 49 orang. "Itu yang tercatat nama maupun alamatnya. Sesuai aturan kami tidak boleh menyebutkan identitasnya termasuk jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Magelang, Drs Surasmono MM, Selasa (21/5).

Namun berdasar asumsi dari Komisi Penanggulangan AIDS Pusat, jumlah penderita di kota ini mencapai 200 orang. "Mereka punya hitungan sendiri, bagaimana cara menghitungnya kami tidak tahu. Yang jelas informasi ini merupakan peringatan dan harus diantisipasi," tutur mantan Sekda Kota Magelang tersebut.

Dia mengaku tidak tahu strata sosial penderita maupun apakah setiap tahun jumlah penderita meningkat atau tidak. "Yang jelas penularannya disebabkan karena hubungan seks bebas berganti-ganti pasangan, transfusi darah, jarum suntik yang digunakan bergantian oleh pecandu narkoba dan air susu ibu," ujarnya.

Selain itu, suami yang menderita HIV/AIDS kemudian hubungan intim dengan istrinya dan mengandung, maka anak dalam kandungan juga tertular. "Yang mengerikan seperti itu. Cabang bayi yang tidak berdosa terkena HIV/AIDS karena perbuatan ayahnya. Juga ibu terkena kemudian memberi air susu ibu maka bayinya akan tertular," ungkapnya.

Untuk mengobati para penderita, lanjut Surasmono, pihaknya mengantar penderita berobat ke RSUD Temanggung, RS Dr Sardjito Yogyakarta dan RS di Ambarawa.

"Rumah sakit di Kota Magelang belum ada pengobatan HIV/AIDS. Kami sedang mengusulkan ke Pemprov Jateng dan pemerintah pusat supaya RSU Tidar dan RS Tentara dr Sudjono dilengkapi fasilitas pengobatan penyakit tersebut," terangnya sambil berharap usulan itu secepatnya bisa direalisasi, sehingga penderita tidak perlu berobat ke luar kota.

Dia menambahkan, HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh. Penderita rutin diberi obat supaya tidak berkembang menjadi AIDS. Namun penyakit itu tidak bisa disembuhkan.

"Orang yang punya risiko tinggi terkena HIV, antara lain mereka yang sering ganti pasangan dan pecandu narkoba, sebaiknya periksa. Pemeriksaan bisa di RSU Tidar, Puskesmas Magelang Selatan maupun Balai Pengobatan Paru-Paru di Magelang. Rahasia dijamin oleh instansi yang memeriksanya," tegasnya.

Pulang dari Malaysia, N Malah Tertular HIV dari Suami

2013-05-22T11:43:35+07:00

Liputan6.com, 21 Mei 2013

Indramayu: Wanita N (33) tidak pernah menyangka kalau dirinya bisa terinfeksi HIV akibat ulah suaminya. N yang bekerja sebagai buruh cuci hanya bisa menerima takdirnya.

Tahun 2009, N pulang ke Indonesia dengan alasan ingin istirahat dan membantu keluarga, setelah sebelumnya menjadi tenaga kerja di Malaysia. Tapi, kepulangannya itu justru membuatnya terinfeksi HIV/ AIDS.

"Saya sungguh tidak pernah menyangka bisa seperti ini. Saya pergi jadi TKW di Malaysia sejak 2006-2009. Saya sengaja pulang untuk istirahat sekitar 6 bulan," jelas N saat ditemui Liputan6.com bersama penggiat HIV/ AIDS di Kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat, Selasa (21/5/2013).

Menurut N, tahun 2009, suaminya terkena TB (tuberkulosis). Tapi setelah 3 bulan tidak ada perubahan dan berobat ke ke rumah sakit, suami divonis mengidap HIV AIDS stadium 4," jelasnya.

Mengetahui dirinya tertular, N sempat putus asa dan marah pada suami. Penyakitnya membuat N tidak bisa lagi berangkat ke Malaysia. Tentu saja kondisinya membuat N tidak bisa lagi mencari nafkah. Padahal N memiliki anak kembar.

"Sampai akhirnya, saya terkena HIV positif. Saya merasa kesulitan. Dulu obat-obatan bisa didapatkan secara gratis, tapi sekarang saya harus bayar mahal. Selain itu, tidak semua rumah sakit di Indramayu memiliki fasilitas untuk ODHA (orang dengan HIV/AIDS)," katanya.

Tekanan lingkungan membuat N merasa tidak percaya diri dan tidak nyaman lagi untuk bekerja."Paling-paling terima jasa menyetrika dan menjahit baju," ujar N.

Ibu-ibu dengan HIV di Indramayu Merasa Diperlakukan Diskriminatif

2013-05-22T11:31:39+07:00

Detik, 21 Mei 2013

Indramayu, Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, ibu-ibu yang terinfeksi HIV (Human Imunnodeficiency Virus) di Indramayu, Jawa Barat harus menanggung beban ganda. Selain harus menjalani pengobatan seumur hidup, juga masih harus menghadapi stigma negatif.

"Kami merasa masih mendapat diskriminasi, masih mendapatkan stigma. Salah satunya susah dapat pekerjaan," kata Wd (25 tahun), ibu rumah tangga asli Indramayu yang mengidap HIV dalam temu media dalam rangka Press Tour Kementerian Kesehatan di Kantor Bupati Indramayu, dan ditulis pada Selasa (21/5/2013).

Wd yang tengah hamil ini merasa orang-orang di lingkungannya menganggap perempuan yang bisa mengidap HIV hanya pekerja seks. Dengan stigma seperti ini, urusan mencari kerja menjadi lebih sulit. Belum lagi untuk menjalani pengobatan secara teratur, ia jadi harus sering bolos kerja.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Nv (33 tahun), ibu rumah tangga yang didiagnosis HIV positif sejak 2010. Ibu dari 2 anak kembar ini mengaku bukan pekerja seks, hanya ibu rumah tangga yang merantau sebagai tenaga kerja Indonesia demi menghidupi suami dan keluarganya.

Ia mengetahui dirinya terinfeksi HIV setelah pulang ke Tanah Air pada 2009, lalu suaminya sakit pada tahun berikutnya. Sang suami didagnosis TB (Tuberculosis), tetapi tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Akhirnya ketahuan, suaminya positif HIV dan Nv sendiri telah tertular.

Sama seperti Wd, status sebagai ODHA (Orang dengan HIV-AIDS) menyulitkannya untuk mencari kerja. Saat ini ia cuma bisa bekerja sebagai tukang setrika dengan upah Rp 20 ribu/hari yang tentunya sangat tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga mengingat suaminya sudah tidak produktif karena sakit.

"Sekarang saya susah cari kerja, cuma bisa bantu-bantu setrika. Sehari cuma dapat Rp 20 ribu sementara saya harus jadi tulang punggung keluarga karena suami sudah tidak sempurna," kata Nv.

Adanya perlakuan diskriminatif terhadap ODHA diakui juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr Dedi Rohendi, MARS. Menurutnya, terbatasnya pengetahuan masyarakat sering memunculkan stigma negatif dan perlakuan diskriminatif yang merugikan ODHA.

"Pernah di suatu sekolah, ada seorang guru perempuan mengalami masalah serupa. Suaminya HIV positif, dia (si guru perempuan) sampai disuruh keluar dari tempat kerjanya. Tapi yang ini sudah diselesaikan," kata Dr Dedi.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu memang menunjukkan, kasus HIV-AIDS paling banyak diderita kalangan pekerja seks yakni 460 kasus. Meski demikian, kasus pada ibu rumah tangga tidak kalah banyak yakni 120 kasus atau menempati peringkat ketiga setelah wiraswasta yakni 141 kasus.

Bagaimanapun, ODHA berhak menjalani hidupnya dengan layak. Dengan pengobatan teratur, pengidap HIV juga bisa produktif seperti manusia lainnya. Pandangan bahwa HIV cuma ditularkan melalui perilaku seks bebas dan penyalahgunaan narkoba juga perlu dikikis, sebab kenyataannya banyak ibu rumah tangga yang jadi korban.

Jumlah Kasus HIV AIDS di Indramayu Tinggi

2013-05-22T11:27:34+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, 21 Mei 2013

INDRAMAYU -- Jumlah kasus human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tinggi. Kasus terbanyak disebabkan oleh perilaku heteroseksual.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indramayu, Dedi Rohendi, menyebutkan, berdasarkan data kumulatif sejak 1993 hingga Maret 2013, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Indramayu mencapai 957 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127 penderitanya telah meninggal dunia. Dengan demikian, hingga kini tercatat ada 830 kasus HIV/AIDS.

''Angka ini tinggi,'' ujar Dedi, saat menerima kunjungan lapangan tematik media massa di lingkungan Kemenkes, di Pendopo Bupati Indramayu, Senin (20/5).

Dedi menjelaskan, berdasarkan faktor risikonya, kasus HIV/AIDS terjadi akibat perilaku heteroseksual yang mencapai 825 kasus. Sedangkan sisanya, berupa faktor perinatal (55 kasus), biseksual (33 kasus), tidak diketahui (19 kasus), homoseksual (16 kasus), tatto (enam kasus), dan IDU atau injeksi (tiga kasus).

69 Persen Penderita HIVAIDS di Indramayu Didominasi Perempuan

2013-05-22T11:18:50+07:00

Liputan6.com, 20 Mei 2013

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Indramayu terus melonjak. Data dari tahun 1993 sampai Desember 2012 mencatat setidaknya ada 956 ODHA (Orang Dengan HIV AIDS). Dengan jumlah 126 orang meninggal.

Begitu disampaikan Bupati Indramayu Ana Sopanah dalam Temu Media dalam menjelaskan Epidemi kasus HIV AIDS di kantor bupati Indramayu, Senin (20/5/2013).

"Peningkatan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti transmisi seksual yang mencapai 93 persen dan lainnya 7 persen," jelas Ana.

Yang mengejutkan, dari seluruh ODHA, perempuan yang paling banyak terinfeksi HIV/ AIDS yaitu mencapai 69 persen. "Laki-laki hanya sekitar 31 persen".

Mayoritas Penderita AIDS Merupakan Usia Produktif

2013-05-22T11:14:38+07:00

PRLM, 20 Mei 2013

PANGANDARAN - Di tahun 2013 hingga kini tercatat sebanyak 36 orang terjangkit virus HIV, dan 29 orang menderita AIDS di Kabupaten Ciamis. Mayoritas dari mereka adalah kategori usia produktif.

Pengelola Program Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Ciamis Pendi Saputra menjelaskan, penularannya saat ini bukan dari jarum suntik. Tetapi dari berhubungan seksual. “Dari 36 kasus di Kabupaten Ciamis secara keseluruhan paling banyak berasal dari wilayah Kabupaten Pangandaran,” ujarnya, Senin (20/5/2013).

Pendi menjelaskan, dari data yang ada sejak tahun 2011 memang terjadi perpindahan tren. Dari yang sebelumnya banyak yang terjangkit akibat jarum suntik, kini berubah. “Sekarang yang banyak jarum suntik itu di Ciamis. Kalau di Pangandaran, mereka adalah ibu rumah tangga. Mereka tertular karena suaminya yang positif terjangkit,” ucapnya.

Dengan jumlah yang masih terbilang tinggi itu, Pendi berupaya untuk terus melakukan kampanye dan memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang bekerja atau berprofesi sebagai Wanita Penjaja Seks (WPS).

Asuransi Wajib Cover Perawatan dan Pengobatan AIDS

2013-05-22T11:10:01+07:00

Tidak jarang penolakan klaim asuransi berujung pada terbukanya status HIV seseorang kepada perusahaannya hingga terjadi pemecatan.

Jaringnews.com, 20 Mei 2013

JAKARTA - Hadirnya kebijakan baru Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, telah membawa angin segar baru pemenuhan hak asasi bagi Orang dengan HIV (ODHA) untuk mendapatkan jaminan pembiayaan asuransi swasta. Pasal 47 ayat 1 kebijakan baru ini telah mewajibkan setiap penyelanggara asuransi kesehatan untuk menanggung sebagian atau seluruh biaya pengobatan dan perawatan tertanggung yang terinfeksi HIV sesuai dengan besarnya premi. Dalam ayat 2 pertanggungan itu wajib dicantumkan di dalam informasi pada polis.

"Kebijakan baru ini perlu segera disosialisasikan kepada kementrian keuangan dan perusahaan asuransi kesehatan swasta. Tidak ada alasan lagi mereka menolak klaim perawatan bagi ODHA yang menjadi peserta asuransi" ucap Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif dari Indonesia AIDS Coalition, sebuah LSM berbasis komunitas ODHA yang bekerja untuk promosi Good Governance dalam program AIDS.

Selama ini, klaim kesehatan ODHA selalu ditolak oleh asuransi swasta dan penolakan ini kerapkali terjadi bahkan ketika ODHA tersebut telah mengikuti asuransi swasta tersebut jauh sebelumnya. Tidak jarang penolakan klaim asuransi ini berujung pada terbukanya status HIV seseorang kepada perusahaannya hingga terjadi pemecatan.

Dengan jumlah ODHA mencapai 32 ribu, beban pembiayaan perawatan dan pengobatan ODHA harus dipecah untuk ditanggung pemerintah serta sektor privat. AIDS adalah masalah kita bersama dan sudah sepantasnya sektor asuransi swasta juga mengambil bagian dalam upaya menahan laju infeksi HIV.

Aksi nyata Kemenkes kali ini menunjukkan komitment riil pemerintah dalam upaya memutus ketergantungan pendanaan program penanggulangan AIDS dari donor kepada pemerintah kita sepenuhnya.

"Besar pembiayaan yang harus ditanggung oleh asuransi swasta sebenarnya tidak akan terlalu besar karena ARV sudah ditanggung penuh oleh pemerintah. ARV juga telah terbukti sangat efektif sehingga ODHA yang sudah ARV relatif tidak membutuhkan perawatan khusus berbiaya besar seperti yang selama ini ditakutkan perusahaan asuransi swasta", Aditya menambahkan.

Belasan Orang di Ciamis Terjangkit HIV/AIDS

2013-05-20T09:54:14+07:00

TRIBUNNEWS.COM, 20 Mei 2013

CIAMIS - Angka pria penyuka pria (gay/homo) di Ciamis cukup tinggi, yaitu sebanyak 1.500 orang yang tersebar di 36 kecamatan di Ciamis. Data menyejutkan itu diperoleh Dinas Kesehatan Ciamis dari para volunturir HIV/AIDS yang bekerja di wilayah Ciamis.

"Data tersebut kami peroleh setelah kami melakukan komunikasi intensif dengan kelompok lelaki suka lelaki (LSL) selama 4 bulan terakhir," ujar H Osep Hernandi SKM MKes, volunturir HIV/AIDS dari Dinkes Ciamis yang juga pengurus Komisi Peduli AIDS (KPA) Ciamis kepada Tribun, Minggu (19/5/2013).

Dari pertemuan terakhir pada hari Rabu (15/5) yang dihadiri sekitar 40 orang perwakilan dari LSM peduli HIV/AIDS, KPA, Dinkes, dan perwakilan sejumlah komunitas LSL, menurut Osep, diperoleh fakta bahwa di Ciamis berkembang gaya hidup pria suka pria. "Sebagian besar dari kelompok umur remaja antara 14 tahun hingga 25 tahun," ujar Osep.

Dinkes Ciamis dan KPA, kata Osep, perlu melakukan komunikasi dengan kelompok LSL. Pasalnya menurut Osep, dari 11 penderita HIV yang ditemukan selama Januari hingga Mei tahun 2013, ditemukan penderita HIV dari kelompok LSL.

Osep mengatakan selama ini kelompok pria penyuka pria ini, luput dari pendataan. "Selama ini pendataan atau pelacakan penderita HIV/AIDS cenderung dilakukan kepada PSK, penghuni lembaga pemasyarakatan dan panti rehabilitasi. Sementara kelompok LSL nyaris tidak tersentuh," ujar Osep.

Sepanjang Januari hingga April 2013, ujar Osep, terdata ada 10 penderita HIV/AIDS di Ciamis. Dari jumlah sebanyak itu, ujar Osep, 9 orang positif terjangkit HIV dan seorang penderita AIDS. Dan selama bulan Mei 2013, terdata dua orang penderita HIV.

Pangandaran Dirikan Posko Kesehatan Antisipasi Penyebaran Virus HIV/AIDS

2013-05-20T09:50:59+07:00

PRLM, 19 Mei 2013

PANGANDARAN - Guna mengantisipasi dan mendeteksi dini adanya penyebaran atau yang terjangkit virus HIV Aids, kini didirikan posko kesehatan. Nantinya, posko tersebut akan melayani pemeriksaan masyarakat umum, dan mereka yang bekerja atau berprofesi sebagai Wanita Penjaja Seks (WPS).

Posko tersebut didirikan di Dusun Padasuka RT 1 RW 17, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Posko tersebut merupakan yang pertama di Kabupaten Ciamis juga Kabupaten Pangandaran.

“Alasan didirikan pos? Daerah ini beresiko. Maksudnya, daerah pariwisata beresiko adanya penyakit HIV Aids. Kita berharap di sini jangan sampai ada yang terjangkit penyakit itu,” ucap Kepala Seksi Penanggulangan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana (P4B) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Osep Hernandi, Minggu (19/5/13).

Osep menjelasakan, pos tersebut dapat digunakan dan masyarakat umum dapat memeriksakan kesehatannya. Terlebih bagi mereka yang bekerja atau Wanita Penjaja Seks (WPS).

“Mereka yang bekerja atau berprofesi di sini dapat memeriksakan kesehatannya di pos ini. Ini daerah wisata, yang biasanya ada jasa WPS,” ucapnya.

Osep menegaskan, HIV dapat dicegah. Dan, berharap tidak ada yang menderita atau terjangkit oleh virus tersebut.

Menurut dia, kalaupun nantinya ada yang menderita dari hasil pemeriksaan, diharapkan jangan minder. Pasalnya, mereka akan dirangkul dan diobati.

“Ini posko kesehatan pelayanan konsultasi pertama di Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran. Kita melakukan antisipasi. Ada tidaknya praktek seks, bukan kita menyatakan. Kita hanya mendekatkan pelayanan,” ujarnya.